KONTAN.CO.ID - Kementerian Perhubungan melakukan rapat kerja dengan Komisi V DPR RI membahas evaluasi penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 pada Senin (20/6). Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, Kakorlantas Polri, Basarnas, BMKG dan seluruh stakeholder terkait tentang penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 yang berhasil dilakukan dengan baik.

"Kami sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada MenPUPR, Menhub, Kepala Basarnas dan BMKG serta Kakorlantas yang melaksakan dengan baik angkutan lebaran tahun 2022," ujar Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Komisi V DPR RI juga meminta pemerintah dan stakeholder untuk meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan di bidang infrastruktur dan transportasi sesuai saran Komisi V DPR RI antara lain: Meningkatkan pengawasan kelaikan kendaraan bermotor, kapal dan pesawat, penyediaan sarana dan prasarana penerangan jalan umum, peningkatan pelayanan di jalan tol dan optimalisasi tempat istirahat dan pelayanan rest area, pengaturan tiket elektronik, sosialisasi rekayasa lalin serta sosialisasi cuaca secara masif kepada masyarakat.

Kartu Debit KB Bank Catat Pertumbuhan Transaksi Tertinggi di Jaringan ATM Bersama

"Kami mengajak Kemenhub untuk melakukan kajian skema kebijakan transportasi penanganan arus mudik dan arus balik sebagai bahan masukan penanganan serupa di tahun mendatang," kata Lasarus.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga mengatakan secara umum pelaksanaan angkutan lebaran tahun 2022 berjalan dengan baik. Hal tersebut dilihat dari hasil survey SMRC yang mengatakan 76,4 % masyarakat puas atas kerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran tahun 2022.

"Alhamdulillah, dari hasil survei SMRC menyatakan 76,4% masyarakat puas atas kinerja pemerintah dalam mengelola angkutan lebaran tahun 2022 ini. Presiden juga memberikan catatan dan menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh stakeholder termasuk DPR yang sudah melaksanakan dengan baik," ujar Menhub Budi.

Menhub Budi menjelaskan penumpang angkutan umum pada mudik lebaran 2022 memang mengalami penurunan sebesar 22,6% dibandingkan tahun 2019. Meskipun demikian, terdapat hari-hari tertentu dimana jumlah penumpang lebih tinggi daripada 2019. Selain itu, angka kecelakaan lalu lintas menurun seiring dengan menurunnya pemudik yang menggunakan sepeda motor.

"Kemenhub telah melakukan dua tahap sebelum angkutan lebaran diselenggarakan yaitu pertama survei yang hasilnya jumlah orang yang akan melakukan mudik sangat besar, tahap kedua melakukan simulasi dan upaya rekayasa lalu lintas," kata Menhub Budi.

Rekayasa lalu lintas yang dilakukan saat angkutan lebaran tahun 2022 adalah one way, contra flow dan juga ganjil genap yang baru dilakukan pada tahun ini. Menhub Budi menyampaikan seluruh keberhasilan ini tidak lepas dari koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh seluruh stakeholder seperti Kemenko PMK, Korlantas Polri dan Kementerian PUPR juga media massa yang terus memberikan informasi secara masif kepada masyarakat.

Dalam masa angkutan lebaran ada empat titik krusial yang memang perlu diperhatikan yaitu Merak-Bakauheni dan Jakarta-Semarang. Kepadatan yang terjadi di empat titik tersebut bisa diselesaikan dengan membuka Pelabuhan Ciwandan, Banten untuk pelabuhan alternatif dan melakukan pembukaan rileksasi atau one way saat terjadi kepadatan.

"Setelah 4 kali Ratas bersama Presiden dan akhirnya kami diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah mudik. Namun Presiden melarang untuk putar balik, melarang memeriksa sehingga kami melakukan kontrol pada volume kendaraan yang berkembang. Kami terus melakukan evaluasi VC (Volume to Capacity) ratio jalan tol dengan detail agar berjalan dengan baik," jelas Menhub Budi.

Adapun beberapa catatan hasil evaluasi secara umum terhadap penyelenggaraan angkutan lebaran tahun 2022 yaitu: Masih terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan dalam penyelenggaraan Mudik 2022 antara lain kemacetan di beberapa ruas tol dan penumpukan di penyeberangan Merak-Bakauheni. Kurangnya minat mudik melalui jalur laut karena waktu tempuh yang lama dan rute yang terbatas. Terbatasnya kapasitas program mudik gratis karena keterbatasan anggaran, dan perlu optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan angkutan lebaran di masa yang akan datang (ticketing, monitoring, integrasi sistem).

"Kedepannya kami akan tingkatkan layanan mudik gratis dari semua moda serta menarik peminat masyarakat untuk menggunakan kapal laut dalam melakukan mudik agar mudik tahun depan bisa berjalan lebih baik lagi," ujar Menhub Budi.

Turut hadir dalam rapat kerja di DPR yaitu Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Kakorlantas Polri Irjen Pol Firman Santyabudi, Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi dan Perwakilan BMKG.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News