JAKARTA. Anggota Komisi V DPR, Hetifah meminta pemerintah dan Komisi VI DPR melakukan uji publik untuk mengevaluasi kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Ia mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil hendaknya harus memikirkan sisi pelayanan kepada masyarakat, dalam hal itu maka kebijakan transportasi bukanlah berorientasi pada menyediakan mobil murah, melainkan transportasi publik. "Selain itu, pemerintah selama ini juga lebih mengedepankan transportasi berbasis mesin, alhasil mobilitas pejalan kaki sering terabaikan," katanya, Sabtu (28/9). Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) soal LCGC harus dievaluasi dan kalau perlu harus diubah. Ia menambahkan pemerintah harus sinkron dalam membuat kebijakan agar saling mendukung dan bukan bertolak belakang. "Kami mengakui upaya untuk membenahi transportasi masih kurang, karena kebutuhannya besar namun anggaran minim," ujarnya. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Paramadina, Dinna Wisnu menilai kebijakan LCGC lebih menguntungkan pihak yang berkuasa di pemerintahan saat ini. Menurutnya menjelang Pemilihan Umum yang dipikirkan pemerintah hanyalah target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, caranya dengan menggenjot sektor konsumsi lewat mendorong masyarakatnya membeli mobil. "Saya khawatir masalah yang akan lebih besar hadir setelah pemilu nanti," katanya. LCGC, menurut Dinna adalah bagian dari lambannya respon pemerintah untuk menanggapi tingginya desakan publik yang menginginkan transportasi publik yang aman dan nyaman.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komisi V meminta pemerintah mengevaluasi LCGC
JAKARTA. Anggota Komisi V DPR, Hetifah meminta pemerintah dan Komisi VI DPR melakukan uji publik untuk mengevaluasi kebijakan mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Ia mengatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil hendaknya harus memikirkan sisi pelayanan kepada masyarakat, dalam hal itu maka kebijakan transportasi bukanlah berorientasi pada menyediakan mobil murah, melainkan transportasi publik. "Selain itu, pemerintah selama ini juga lebih mengedepankan transportasi berbasis mesin, alhasil mobilitas pejalan kaki sering terabaikan," katanya, Sabtu (28/9). Menurutnya, Peraturan Pemerintah (PP) soal LCGC harus dievaluasi dan kalau perlu harus diubah. Ia menambahkan pemerintah harus sinkron dalam membuat kebijakan agar saling mendukung dan bukan bertolak belakang. "Kami mengakui upaya untuk membenahi transportasi masih kurang, karena kebutuhannya besar namun anggaran minim," ujarnya. Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Paramadina, Dinna Wisnu menilai kebijakan LCGC lebih menguntungkan pihak yang berkuasa di pemerintahan saat ini. Menurutnya menjelang Pemilihan Umum yang dipikirkan pemerintah hanyalah target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, caranya dengan menggenjot sektor konsumsi lewat mendorong masyarakatnya membeli mobil. "Saya khawatir masalah yang akan lebih besar hadir setelah pemilu nanti," katanya. LCGC, menurut Dinna adalah bagian dari lambannya respon pemerintah untuk menanggapi tingginya desakan publik yang menginginkan transportasi publik yang aman dan nyaman.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
