JAKARTA. Komisi V DPR menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz untuk membahas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Soejono bilang, pertemuan ini untuk membahas berakhirnya perjanjian kerjasama antara Kemenpera dengan bank yang terlibat dalam program FLPP."Kami mendengar ada perubahan kebijakan, baik itu tingkat suku bunga kredit maupun komposisi biaya. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat dan pengembang rumah sejahtera. Karena itu, Komisi V ingin mengetahui bagaimana masalah sebenarnya," ujar Nusyirwan, di Gedung DPR, Selasa (31/1).Sementara itu, Menpera Djan Faridz menyatakan, kendala pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), selain karena rendahnya pendapatan masyarakat juga karena rendahnya partisipasi bank BUMN dalam pembiayaan perumahan MBR.Karena itu, ia mengaku sudah menyurati menteri BUMN agar menghimbau bank pelat merah untuk terlibat pada program ini. Hasilnya, bila sebelumnya hanya BTN yang terlibat dalam FLPP, kini mulai ada pembahasan dengan BRI, BNI dan Bank Mandiri."Jadi PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) itu kan memang tahunan. Nah, Desember silam saya minta BTN mengajukan proposal bunga baru, karena pas ditandatangani dulu, SBI (Suku Bunga Bank Indonesia) 6%, sekarang turun jadi 5%. Wajar dong kalau bunga kredit seharusnya juga turun,” terang Djan. Namun, hingga Desember 2011 belum ada proposal baru sehingga PKO berhenti sementara sampai ada proposal baru. “Sekarang masih proses, mungkin bulan depan bisa PKO baru," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komisi V panggil Kemenpera bahas pembiayaan rumah
JAKARTA. Komisi V DPR menggelar pertemuan dengan Menteri Perumahan Rakyat (Menpera) Djan Faridz untuk membahas Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Wakil Ketua Komisi V Nusyirwan Soejono bilang, pertemuan ini untuk membahas berakhirnya perjanjian kerjasama antara Kemenpera dengan bank yang terlibat dalam program FLPP."Kami mendengar ada perubahan kebijakan, baik itu tingkat suku bunga kredit maupun komposisi biaya. Dampaknya sangat terasa bagi masyarakat dan pengembang rumah sejahtera. Karena itu, Komisi V ingin mengetahui bagaimana masalah sebenarnya," ujar Nusyirwan, di Gedung DPR, Selasa (31/1).Sementara itu, Menpera Djan Faridz menyatakan, kendala pemenuhan kebutuhan rumah bagi masyarakat berpendapatan rendah (MBR), selain karena rendahnya pendapatan masyarakat juga karena rendahnya partisipasi bank BUMN dalam pembiayaan perumahan MBR.Karena itu, ia mengaku sudah menyurati menteri BUMN agar menghimbau bank pelat merah untuk terlibat pada program ini. Hasilnya, bila sebelumnya hanya BTN yang terlibat dalam FLPP, kini mulai ada pembahasan dengan BRI, BNI dan Bank Mandiri."Jadi PKO (Perjanjian Kerjasama Operasional) itu kan memang tahunan. Nah, Desember silam saya minta BTN mengajukan proposal bunga baru, karena pas ditandatangani dulu, SBI (Suku Bunga Bank Indonesia) 6%, sekarang turun jadi 5%. Wajar dong kalau bunga kredit seharusnya juga turun,” terang Djan. Namun, hingga Desember 2011 belum ada proposal baru sehingga PKO berhenti sementara sampai ada proposal baru. “Sekarang masih proses, mungkin bulan depan bisa PKO baru," imbuhnya.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News