KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI untuk menjalankan program prioritas dan strategis dalam pengembangan koperasi dan UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM (MenkopUKM) Teten Masduki mengatakan, berdasarkan pagu indikatif KemenkopUKM tahun 2024 ialah Rp 1,497 triliun.

Pagu indikatif tersebut kata Teten hanya mengalami kenaikan 1,06% dari pagu anggaran tahun ini. Ia menyebut kenaikan pagu anggaran tahun depan sangatlah kecil.

"Kami mengajukan usulan pagu anggaran tahun 2024 sebesar Rp 3,009 triliun. Dimana surat edaran bersama Menteri Keuangan dan Bappenas ditetapkan bahwa pagu indikatif Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2024 adalah Rp 1.497.938.999.000," kata Teten dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, Kamis (8/6).

Baca Juga: Komisi VII Minta 2 Perusahaan Survei Ini Ditangguhkan Kegiatannya, Apa Penyebabnya?

Mengenai usulan tersebut, Komisi VI DPR RI menyetujui usulan kenaikan pagu anggaran 2024 menjadi sekitar Rp3 triliun, dari sebelumnya Rp1,497 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung menyebut, seharusnya KemenkopUKM mendapatkan dukungan penuh salam mengembangkan sektor UMKM. Dimana UMKM sendiri telah menyumbang PDB sebesar 61,9%.

"UMKM itu memiliki peran signifikan dalam perekonomian nasional dengan menyumbang PDB sebesar 61,9 persen. KemenKopUKM perlu mendapat dukungan penuh untuk mengembangkan sektor UMKM nasional," kata Martin.

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan, mengatakan anggaran KemenKopUKM selama ini masih terbilang kecil karena harus mengurus dan memberdayakan lebih dari 64,2 juta pelaku UMKM.

“Urusannya banyak, tapi anggaran kecil, banyak UMKM yang belum merasakan kemudahan, pembinaan, dan fasilitasi dari KemenKopUKM," kata Budi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi