JAKARTA. Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menimbulkan pro dan kontra. Terutama realokasi PMN dan permohonan PMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pendanaan Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek. Proyek LRT Jabodebek dipandang sejumlah anggota Komisi VI DPR RI tak memerlukan PMN untuk pembangunan LRT. Proyek LRT menurut sebagian anggota Komisi VI tidak punya urgensi untuk diberikan PMN. Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan dirinya sebenarnya pro dengan pengajuan PMN untuk PT. KAI. Ia melihat LRT merupakan moda transportasi massal yang dibutuhkan di Jabodebek.
Komisi VI masih terbelah soal PMN LRT Jabodebek
JAKARTA. Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diajukan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih menimbulkan pro dan kontra. Terutama realokasi PMN dan permohonan PMN PT Kereta Api Indonesia (KAI) untuk pendanaan Light Rail Transit ( LRT) Jabodebek. Proyek LRT Jabodebek dipandang sejumlah anggota Komisi VI DPR RI tak memerlukan PMN untuk pembangunan LRT. Proyek LRT menurut sebagian anggota Komisi VI tidak punya urgensi untuk diberikan PMN. Ketua Komisi VI DPR Teguh Juwarno mengatakan dirinya sebenarnya pro dengan pengajuan PMN untuk PT. KAI. Ia melihat LRT merupakan moda transportasi massal yang dibutuhkan di Jabodebek.