KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI mendesak menteri ESDM RI untuk merealisasikan kenaikan kuota BBM Subsidi yakni kuota Pertalite dinaikkan menjadi 29 juta Kiloliter dan Solar menjadi 17,39 juta (KL). Rekomendasi ini muncul setelah melihat kondisi kuota BBM Subsidi diperkirakan akan habis pada bulan Oktober-November mendatang. 

Sebagai informasi saja, sebelumnya pemerintah telah menetapkan kuota BBM Subsidi Solar sebanyak 14,9 juta KL dan Pertalite 23 juta KL. Adapun sampai dengan semester I 2022 (Januari-Juni) kuota BBM subsidi semakin menipis di mana kuota Solar tersisa 6,6 juta KL dan Pertalite 8,8 juta KL.

Dengan tren konsumsi yang masih tinggi ini, maka BPH Migas memproyeksikan kuota BBM Subsidi berpotensi habis sebelum tutup tahun, kuota Pertalite akan habis pada Oktober dan kuota Solar habis di Oktober-November mendatang. 

Baca Juga: Kementerian ESDM Terus Evaluasi Skema yang Tepat untuk BBM Subsidi

Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Syaikul Islam Ali mengatakan, daripada menaikkan harga BBM Subsidi, pemerintah sebaiknya membatasi pembelian disertai menambah kuota penyaluran agar tidak habis di tengah jalan. 

“Maka kalau disuruh milih opsi pembatasan itu yang masuk akal, karena kalau tidak ada pembatasan dan kenaikan harga tidak masuk akal, sudah pasti kuota jebol,” kata Syaikul dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian ESDM, Rabu (24/8). 

Baca Juga: Penyelewengan BBM Subsidi Kian Marak, Komisi VII Usulkan Pembentukan Satgas Khusus

Adapun dalam kesimpulan rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno membacakan, bahwa Komisi VII DPR RI mendesak Menteri ESDM untuk segera merealisasikan kenaikan kuota BBM bersubsidi sesuai hasil kesepakatan Rapat Kerja dengan Menteri ESDM RI pada tanggal 14 April 2022 yaitu Kuota Pertalite dinaikkan menjadi 29 juta KL dan Solar menjadi 17,39 juta KL disesuaikan dengan ruang fiskal APBN TA 2022. 

Selain itu, Komisi VII DPR RI juga mendorong Menteri ESDM untuk menguatkan sistem distribusi BBM bersubsidi dan pengawasannya agar pelaksanaannya tepat sasaran. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .