KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VII DPR RI membeberkan komposisi saham PT Vale Indonesia Tbk (INCO) jelang rencana divestasi yang sedang berlangsung. 

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengungkapkan, pemerintah perlu mencermati ulang komposisi saham Vale yang beredar saat ini. Menurutnya, sekitar 80% dari 20% saham publik dimiliki oleh Sumitomo. 

"Infonya itu yang memiliki saham 20% mereka-mereka juga bahkan itu terindikasi dana pensiun Sumitomo padahal Sumitomo sudah memiliki saham yang tercatat di Vale jadi menurut kami ini palsu-palsu lah," kata Bambang dalam Rapat Kerja bersama Menteri ESDM, Senin (5/6). 

Baca Juga: Komisi VII DPR Minta Menteri ESDM Tinjau Perpanjangan Izin Vale Indonesia (INCO)

Asal tahu saja, saat ini mayoritas saham INCO dimiliki Vale Canada Limited sebesar 44,3%, Sumitomo Metal Mining Co Ltd (SMM) 15%, dan Inalum (MIND ID) 20%. Sisanya, 20,7% dikuasai publik di pasar modal.

Menurutnya, Komisi VII DPR RI bersama Komisi VI DPR RI siap untuk mendukung rencana pemerintah menguasai total 51% saham Vale Indonesia. Bahkan, Komisi VI DPR RI sebagai mitra MIND ID dikabarkan siap meminta dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk mengampit sisa saham yang akan didivestasikan. 

Menanggapi kabar tersebut, Menteri ESDM Arifin Tasrif memastikan, pihaknya perlu melakukan konfirmasi terlebih dahulu dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

"Tentu saja kita harus cek ke OJK dan bagaimana prosedur sebetulnya mengenai bursa di Indonesia, aturannya bagaimana menurut OJK," terang Arifin dalam kesempatan yang sama. 

Bambang pun meminta agar Menteri ESDM tidak melanjutkan proses perpanjangan izin Vale Indonesia sembari mendapatkan kepastian soal komposisi saham yang beredar saat ini. 

Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengungkapkan, dalam upaya pemenuhan target Net Zero Emission (NZE) sektor transportasi, maka ada kebutuhan untuk pemenuhan bahan baku baterai kendaraan listrik. 

Menurutnya, dengan struktur pemegang saham Vale Indonesia saat ini maka porsi saham negara masih lebih kecil dibandingkan saham asing. 

"Dalam komposisi saham ini, bagaimana agar BUMN pemerintah mempunyai hak suara mayoritas dalam membuat keputusan. Kalau MIND IDmempunyai saham konsolidssi 40% saja sudah bisa membuat keputusan," kata Ramson. 

Menurutnya, dengan kondisi tersebut maka MIND ID dapat mengambil keputusan strategis dalam pelaksanaan usaha Vale Indonesia. Untuk iti, ia pun mendukung pemerintah mendorong kepentingan bangsa dalam proses perpanjangan kontrak Vale Indonesia dsri Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .