KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Golkar Ace Hasan Syadzily mengatakan, pihaknya menginginkan agar biaya haji sesuai dengan prinsip istitho'ah atau kemampuan. Hanya saja biaya tersebut juga tetap harus mempertimbangkan keberlanjutan keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah.

"Prinsipnya, kami ingin biaya haji ini dapat terjangkau masyarakat sesuai dengan prinsip istitho’ah atau kemampuan, namun tetap mempertimbangkan sustainbilitas keuangan haji dan keadilan nilai manfaat bagi seluruh jemaah haji," kata Ace, Minggu (29/1).

Ace menambahkan, pihaknya tak ingin nilai pokok keuangan dan nilai manfaat jemaah haji tahun depan dan seterusnya terpakai untuk jamaah haji tahun ini. Hal tersebut lah yang kini sedang dihitung bersama dengan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kita masih mengkajinya. Kenaikan Bipih atau biaya yang dibayar jamaah tak harus setinggi itu kenaikannya," imbuhnya.

Baca Juga: Tinjau Komponen Biaya Haji, Panja DPR Akan ke Saudi pada 31 Januari-1 Februari

Komisi VIII masih akan membahas dengan pihak-pihak terkait dalam pembiayaan Haji tahun 2023 ini. Rencananya minggu ini Komisi VIII akan ke Arab Saudi untuk meninjau langsung komponen haji.

"Dalam minggu ini, kami akan bertolak ke Arab Saudi untuk meninjau hotel, konsumsi hingga komponen lainnya, terutama dengan pihak syarikah, penyedia layanan di sana," ujarnya.

Komisi VIII akan membahas biaya haji bersama Dirjen Haji & Umroh, Kementerian Kesehatan RI, pihak maskapai penerbangan, dan pihak PT Angkasa Pura, serta pihak-pihak lain yang terkait dengan layanan haji baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi.

Pembahasan juga akan dilakukan bersama BPKH untuk memastikan ketersediaan dana haji yang diperuntukkan bagi nilai manfaat yang akan dipergunakan untuk haji tahun ini. Pihak BPKH RI sangat penting dalam memastikan biaya haji tahun ini.

Baca Juga: Tolak Kenaikan Biaya Haji, PKS Usul Kenaikan Biaya Tak Lebih Dari 50 Juta

Pembahasan ialah mengenai mungkinkah besaran nilai manfaat yang diusulkan 30% mengalami perubahan komposisi menjadi lebih besar atau tidak.

"Kami memilki target tgl 13 Februari 2023 ini Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun ini bisa diputuskan bersama dan sudah fixed," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Tendi Mahadi