KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi X DPR RI menyetujui pengajuan pagu anggaran Perpustakaan Nasional (Perpusnas) tahun 2021 senilai Rp 675,53 miliar. Dalam agenda tunggal penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L), Komisi X DPR juga memberikan dukungan penuh terhadap program-program yang akan dilaksanakan Perpusnas dan menugaskan Badan Anggaran (Banggar) untuk memperjuangkannya.

Anggota Komisi X DPR-RI Adrianus Asia Sidot mengatakan, dengan besaran anggaran yang sudah ditetapkan, Perpusnas harus mampu memaksimalkan perannya dalam mengatasi rendahnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat.

“Besaran anggaran yang diterima Perpustakaan Nasional memang sangat terbatas. Padahal, jika dilihat dari peran dan tanggung jawab Perpusnas cukup berat, yaitu sebagai pusat ilmu pengetahuan, pemberdayaan masyarakat dan kebudayaan. Namun, efektivitas dan efisiensi anggaran perlu diperhatikan agar tepat sasaran. Pengawasan juga diperketat agar penyelewengan bisa ditekan sekecil mungkin,” ujarnya dalam keterangan pers yang diterima kontan.co.id, Selasa (29/9).

Ia menyarakan keterbatasan anggaran Perpusnas bisa disiasati dengan mengajak kolaborasi sejumlah kementerian/lembaga terkait, seperti Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk mensinergikan sejumlah program-program strategis.

“Perpusnas jangan berjalan sendiri. Kami yakin pendidikan akan maju jika didukung perpustakaan yang memadai terutama di daerah. Jika di tempat lain masyarakat begitu mudah mengakses perpustakaan secara online, maka ini perlu dikembangkan. Perpusnas bisa menggandeng Kominfo sehingga semua informasi bisa terintegrasi,” lanjutnya.

Baca Juga: DPR dan pemerintah sepakati belanja pemerintah pusat di APBN 2021 Rp 1.954 triliun

Sementara, anggota Komisi X DPR Ledia Hanifah Amalia yang mendorong Perpusnas berkolaborasi program dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) terkait pemanfaatan Perpustakaan Proklamator Bung Hatta dan Perpustakaan Prokolamator Bung Karno sebagai bagian dari paket wisata edukatif di daerah.

“Saya kira ini bisa dikembangkan terutama untuk dua Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Proklamator yang mengandung nilai sejarah yang luar biasa. Jadi, spektrum pemanfaatan perpustakaan tidak hanya menjadi tempat mencari ilmu pengetahuan tetapi bisa menjadi wisata edukatif yang dilengkapi sajian menarik,” jelasnya.

Kepala Perpusnas Muhammad Syarif Bando menyebutkan, pihaknya segera menyusun pengembangan Perpustakaan Proklamator Bung Karno dan Bung Hatta sebagai tempat wisata sejarah yang edukatif. “Saat ini kami tengah menyusun folklore dari 10 tujuan wisata yang ditetapkan Kemenparekraf sebagai upaya mendorong peningkatan pariwisata melalui kearifan lokal, termasuk penerbitan tokoh-tokoh biografi nasional dari kemerdekaan,” jelasnya.

Hal lain yang didorong adalah perhatian terhadap kebutuhan perpustakaan bagi masyarakat yang berada di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). Perpusnas diminta juga memprioritaskan kebutuhan disana yang sangat terbatas dalam mengakses informasi dan layanan perpustakaan.

Dari paparan yang disampaikan, Perpusnas bahkan telah menyiapkan alokasi peningkatan kompetensi pustakawan dan tenaga perpustakaan ribuan orang dengan anggaran lebih dari Rp 1 miliar.

Systif juga akan mengajak perguruan tinggi yang berada di daerah 3T untuk gabung dan menjadi bagian dari komunitas Indonesaia OneSearch (IOS). “Hingga saat ini Perpusnas sudah terjalin konektivitas IOS dengan 1.350 perpustakaan, termasuk perguruan tinggi. Namun, untuk perpustakaan sekolah diakui masih belum optimal, karena keterbatasan IT,” kata Syarif.

Selanjutnya: Gramedia beri bantuan buku senilai Rp 1,5 miliar ke BNPB

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Khomarul Hidayat