JAKARTA. Pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Panja asumsi makro RAPBN-P 2016 oleh Badan Anggaran (Banggar) membingungkan Komisi XI Dewan Perwaklan Rakyat (DPR). Pasalnya, Komisi XI sebelumnya memutuskan untuk asumsi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1%.

Menurut Wakil Ketua Komisi XI Achmad Hafish Tohir, perubahan itu dinilai membingungkan. Karena komisi XI harus mulai membahas anggaran untuk sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L).

"Apakah, kita harus membahas anggaran menggunakan asumsi yang kita sepakati, atau yang ditetapkan Banggar," ujar Achmad, kepada Menteri Keuangan dalam rapat kerja hari ini, Kamis (9/6) di Jakarta.

KKI 2025 Fasilitasi Business Matching UMKM Rp 224 Miliar

Akibat hal itu, rapat kerja yang mengagendakan pembahasan Rencana Kerja Angaran Kementerian/Lembaga (K/L) harus di skors beberapa waktu. Komisi XI ingin mendapatkan kepastian angka pertumbuhan yang akan digunakan.

Hal itu didukung oleh anggota Komisi XI lainnya, seperti anggota dari fraksi Partai Golkar Airlangga Hartarto. Airlangga menyayangkan perubahan angka pertumbuhan di Banggar. Ia berharap pemerintah bisa konsisten mempertahankan angka pertumbuhan yang telah disepakati bersama.

Namun demikian, Komisi XI juga menyadari bahwa ada proses komunikasi yang tidak berjalan antara fraksi di Komisi XI dengan yang ada di Banggar. Selain itu, Komisi XI juga menilai komunikasi diantara pemerintah juga harus lebih baik, agar tidak ada perbedaan persepsi antara Banggar dan Komisi XI.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News