JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan segera memanggil pihak Kementerin Keuangan (Kemenkeu) dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terkait dengan hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemangilan tersebut rencananya akan dilakukan selambat-lambatnya minggu depan.

Ketua Komisi XI DPR Fadel Muhammad mengatakan, pemanggilan tersebut tidak lain untuk minta kejelasan terkait laporan BPK yang menyatakan adanya masalah di kedua institusi tersebut. "Laporan BPK bagus sistematis, jelas mana yang benar dan yang salah," kata Fadel, Selasa (7/4).

Sekedar catatan saja, laporan BPK menyebutkan dalam pengelolaan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas bumi (migas) di Kemenkeu, masih terdapat masalah yaitu penetapan target lifting migas dalam APBN/APBN-P tidak didasarkan pada target lifting yang telah disepakati dalam work program and budget antara kontaktor kontrak kerja sama (KKKS) dan satuan kerja khusus pelaksana kegiatan usaha hulu Migas (SKK MIgas).

BPK menemukan masalah penerimaan pajak dan migas senilai Rp 1,12 triliun yang terdiri atas potensi pajak bumi dan bangunan (PBB) migas terutang minimal sebesar Rp 666,23 miliar karena 59 KKKS tidak menyampaikan surat pemberitahuan objek pajak PBB migas tahun 2013 dan 2014.

DJP tidak menetapkan PBB Migas terhadap KKKS yang belum mendapat persetujuan terminasi atas wilayah kerjanya dengan potensi kekurangan penerimaan PBB migas tahun 2014 minimal sebesar Rp 454,38 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Barratut Taqiyyah Rafie