KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendesak pengelolaan BUMN yang bertugas menjalankan penugasan Public Service Obligation (PSO) atau subsidi negara ditingkatkan efektivitas dan efisiensinya. 

Penekanan ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI, Misbakhun usai menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Menteri Keuangan (Menkeu), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Misbakhun menegaskan, fokus utama rapat bukan membahas tagih-menagih utang kompensasi. Namun, yang paling krusial adalah membangun desain besar subsidi agar kehadiran negara benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

BAIC Indonesia Resmi Kenalkan BJ30 Hybrid, Kendaraan Bertenaga yang Efisien

"Yang kita bicarakan tadi itu adalah BUMN terkait dengan public service obligation (PSO) tentang distribusi barang dan jasa yang berkaitan dengan subsidi dan kompensasi," ujarnya.

Baca Juga: Menteri LH Cabut Izin Lingkungan Perusahaan yang Diduga Perparah Banjir Sumatera

Misbakhun mengungkapkan, negara telah mengalokasikan dana ratusan triliun rupiah untuk subsidi. Oleh karena itu, BUMN pelaksana penugasan wajib menjamin dana tersebut tepat sasaran dan efektif.

"Jangan sampai masyarakat merasa negara tidak hadir. Sementara negara sudah mengeluarkan begitu banyak uang, ratusan triliun. Nah, tepat sasaran, efisien, dan efektif, itu yang menjadi target kita tadi," tegasnya.

Dia menyebutkan, BUMN yang menjadi sorotan dalam konteks subsidi dan kompensasi ini mencakup Pertamina (terkait BBM dan gas), PLN (terkait listrik), Pupuk Indonesia (terkait pupuk), serta sektor transportasi yang dijalankan oleh Pelni, ASDP, dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

Selain itu, BUMN di sektor persediaan cadangan pangan, yakni Perum Bulog, juga menjadi bagian yang akan dirumuskan desain pengelolaannya. 

"Baru kemudian yang ada itu Perum, belum kita rumuskan, yaitu persediaan cadangan pangan itu di Bulog," terangnya.

Lebih lanjut, Misbakhun menegaskan, Komisi XI fokus pada BUMN yang bersinggungan langsung dengan subsidi dan kompensasi, bukan BUMN secara keseluruhan.

Terkait perbaikan mekanisme agar subsidi tepat sasaran, Misbakhun menyebut pihaknya telah memberikan kewenangan penuh kepada Menteri Keuangan untuk mendesain ulang skema tersebut.

"Kita berikan kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk mendesain. Sudah kita berikan untuk mendesain," pungkasnya.

Baca Juga: Danantara Rombak Skema Subsidi BUMN, Dorong Efisiensi

Selanjutnya: Menimbulkan Kontroversi di Eurovision, Israel Terancam Didiskualifikasi

Menarik Dibaca: Promo Es Krim Alfamart 1-15 Desember 2025, Joyday Blackforest Beli 2 Lebih Murah

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News