KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) melaporkan capaian program kerja ke Wakil Presiden Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

Menteri Keuangan selaku Sekretaris KNEKS Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan, pada kluster industri produk halal, saat ini sedang dilakukan harmonisasi  substansi rancangan Master Plan Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029.

Dalam melaksanakan percepatan sertifikasi halal Usaha Mikro dan Kecil (UMK), telah dialokasikan anggaran PEN sebesar Rp 74,6 miliar untuk penambahan kuota sertifikasi self-declare.

“Selain itu, Kementerian Perindustrian sedang melakukan proses revisi Permenperin Nomor 17/2020 untuk memperkuat landasan penetapan Kawasan Industri Halal (KIH) dan memasukkan insentif non-fiskal yang lebih menarik terkait KIH tersebut,” ujar Sri Mulyani di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (20/12).

Baca Juga: Wapres Minta Segera Wujudkan Indonesia Jadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia

Lalu, pada kluster Industri Keuangan Syariah, kontribusi pembiayaan syariah dalam proyek KPBU Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan mencapai Rp 13,25 triliun (sampai dengan kuartal III-2022). Termasuk pembiayaan syariah KPBU Tol Semarang-Demak senilai Rp 1,34 triliun (Juni 2022).

“Saat ini sedang disiapkan dua pilot project KPBU Syariah di level pusat, yaitu KPBU Daerah Irigasi Komering, Provinsi Sumatera Selatan dan KPBU Saluran Interkoneksi / High Level Diversion (HLD) Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), serta satu KPBU Syariah di daerah, yaitu KPBU syariah RSUD Kota Ternate," ungkap Sri Mulyani.

Sri Mulyani mengatakan, pengembangan ekosistem perbankan syariah untuk meningkatkan market share juga terus diakselerasi. Salah satunya melalui konversi Bank Riau Kepri Syariah, terpilihnya Bank Syariah Indonesia (BSI) menjadi Bank Operasional penyalur dana APBN.

“Di samping itu, total penyaluran gaji ASN melalui bank syariah telah mencapai Rp 923,27 miliar per Desember 2022, imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Plt Direktur Eksekutif KNEKS Taufik Hidayat menyampaikan,  pada kluster Keuangan/Dana Sosial Syariah, transformasi pengelolaan keuangan sosial syariah terus dilakukan secara bersama-sama oleh para pemangku kepentingan.

Baik dari sisi penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran. Tercatat, sampai saat ini akumulasi wakaf uang nasional mencapai Rp 1,77 triliun.

Kemudian, Pengembangan Institusi Keuangan Mikro Syariah berbasis masjid, pesantren dan lainnya melalui digitalisasi dan sustainabilitas juga terus didorong. Digitalisasi sudah terimplementasi di 310 Institusi Keuangan Mikro Syariah (BMT, BWM, KSPPS, LKMS) berbasis masjid, pesantren dan lainnya di lebih dari 7 provinsi.  

Sedangkan pada kluster pengembangan dan perluasan kegiatan usaha syariah, Taufik menyampaikan dukungan penyaluran Pembiayaan Syariah Terintegrasi untuk UMKM telah diberikan dengan total mencapai sekitar Rp 135,1 triliun baik dari program pemerintah, dana sosial syariah, dan dana komersial  lembaga keuangan syariah komersial.

Capaian ekspor produk halal ke negara OKI  meningkat menjadi US$875,4 juta (Q3, 2022), naik sebesar 18,94% yoy. Nilai Komitmen Transaksi ekspor produk halal dalam Trade Expo Indonesia 2022 diestimasi sebesar US$ 1,34 miliar dan rangkaian ISEF BI sebesar US$ 4,23 juta.

Baca Juga: Potensi Besar Ekonomi Syariah Indonesia Perlu Terus Digali

Nilai Pembiayaan Syariah Ekspor bagi UKM sebesar Rp 973.4 miliar (November, 2022). Serta tersedianya 2 Rumah Produksi Halal Bersama di Cibinong (BRIN) dan Sidoarjo (DESK BI-LW MUI-Goorita).

Selain itu, dari 8 lokasi yang telah ditetapkan sebagai pilot project Zona Kuliner Halal Aman dan Sehat (KHAS), 3 (tiga) lokasi di Taman Valkenet Malabar Bandung, ITS Surabaya, dan Lego-lego Makassar telah berhasil memenuhi seluruh persyaratan dari BPJPH dan Kementerian Kesehatan.

Di sisi lain, penguatan infrastruktur dan ekosistem ekonomi syariah yang dapat mendongkrak sektor usaha industri halal juga telah dilakukan. Di antaranya melalui pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) oleh 6 (enam) Pemerintah Provinsi meliputi Sumatera Barat, Riau, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.

Selain itu, penguatan riset, teknologi, dan inovasi dilakukan melalui pembentukan Konsorsium Riset Halal Prioritas dan Rencana Aksi Riset Halal 2022-2024 di bawah koordinasi BRIN.

Sebagai informasi, rapat pleno KNEKS kali ini mengangkat tema “Wujudkan Indonesia menjadi Produsen Halal Terkemuka di Dunia” dan merupakan lanjutan dari rapat pleno sebelumnya yang diselenggarakan pada 30 November 2021 dan 30 Mei 2022.

Adapun tujuan utama dari rapat ini adalah sebagai evaluasi program kerja pemerintah mengenai pengembangan ekonomi syariah beserta pembahasan tindak lanjutnya, salah satunya pembahasan mengenai mewujudkan visi Indonesia sebagai produsen halal terbesar di dunia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Yudho Winarto