KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus pembobolan dana insentif Grab masih meninggalkan polemik. Sejumlah pihak menilai, perusahaan sebaiknya lebih terbuka guna menetralisir polemik yang terjadi. Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri mengungkapkan hal paling mendasar penerapan good corporate governance (GCG) dalam sebuah bisnis adalah transparansi. "Masalah di Grab itu kemungkinan karena informasi tidak sampai ke mitra driver sehingga oknum Grab itu bisa melakukan reroute rekening,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/6). Sehingga, perlu ada prinsip check and balance serta transparansi itu agar masalah serupa tidak terulang lagi. "Sebenarnya prinsip GCG murah dan sederhana,” imbuhnya.
Komite Nasional Kebijakan Governance sarankan Grab terapkan GCG lebih baik
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kasus pembobolan dana insentif Grab masih meninggalkan polemik. Sejumlah pihak menilai, perusahaan sebaiknya lebih terbuka guna menetralisir polemik yang terjadi. Ketua Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) Mas Achmad Daniri mengungkapkan hal paling mendasar penerapan good corporate governance (GCG) dalam sebuah bisnis adalah transparansi. "Masalah di Grab itu kemungkinan karena informasi tidak sampai ke mitra driver sehingga oknum Grab itu bisa melakukan reroute rekening,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/6). Sehingga, perlu ada prinsip check and balance serta transparansi itu agar masalah serupa tidak terulang lagi. "Sebenarnya prinsip GCG murah dan sederhana,” imbuhnya.