JAKARTA. Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah terbentuk. Keanggotannya terdiri dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Komisioner Otoritas Jasa Keuangan dan dari unsur profesional.

“Sudah ada SK-nya, yang profesional itu Pak Sonny Loho nanti beliau purna tugas (dari Kemenkeu) dan diberi penugasan ini," kata Menteri pPekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera) Basuki Hadimuljono, dalam siaran persnya, Selasa (13/12).

Sonny Loho saat ini menjabat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu sejak 1 Juli 2015. Sonny juga pernah menjabat Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Berdasarkan Undang-undang (UU) No. 24 Tahun 2016, Komite Tapera berfungsi merumuskan kebijakan umum dan strategis dalam pengelolaan Tapera. Dengan terbentuknya Komite Tapera akan membentuk komisioner dan deputi komisioner BP (Badan Pengelolaan) Tapera paling lambat 6 bulan.

“Ada di UU yaitu 6 bulan setelah komite Tapera dibentuk, Pak Maurin (Dirjen Pembiayaan Perumahan) sedang ngurusin untuk pembentukan (BP Tapera)-nya,” tambah Menteri Basuki.

Komite Tapera juga memiliki kewenangan mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian komisioner dan deputi komisioner dari jabatannya kepada Presiden. Komite Tapera juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengelolaan Tapera, merumuskan ketentuan gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya bagi Komisioner dan Deputi Komisioner yang merupakan anggota BP Tapera.

BP Tapera dipimpin oleh seorang komisioner dan dibantu paling banyak oleh 4 deputi komisioner.

Pembentukan Tapera sendiri bertujuan untuk menghimpun dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Adi Wikanto