KONTAN.CO.ID -  JAKARTA. Komite nasional vokasi yang tengah dirancang pemerintah akan melibatkan dunia usaha. Hal itu ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri usai rapat terbatas di kompleks istana kepresidenan, Kamis (16/5). 

"Komite vokasi sempat disinggung, tapi belum detail, ada dari dunia usaha juga Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)," ujarnya. 

Namun, saat ini, ia mengatakan, pemerintah masih melakukan pendalaman terkait pendidikan vokasi. Mulai dari melakukan pemetaan sektor suplai dari pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, dari sisi suplai, akan dilihat berapa banyak lulusan pendidikan vokasi termasuk bidangnya.

Selain itu, dari sisi permintaan akan dilihat kebutuhan dan kualifikasi kemampuan yang diminta masyarakat. "Setelah itu, baru kita cari terobosan yang bisa digenjot," terang Hanif.

Menurut Hanif, saat ini masih banyak pendidikan vokasi yang berada di bawah berbagai kementerian. Nantinya hal itu akan dikoordinasikan dan dikonsolidasikan. Begitu pula dengan anggaran yang digunakan untuk pengembangan SDM. Saat ini berbagai kementerian memiliki anggaran sendiri terkait pengembangan SDM.

"Tapi tadi lebih konsolidasi seluruh potensi untuk pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia," jelas Hanif.

Hal serupa juga diungkapkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro. Bambang bilang permasalahan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) bukan hanya pada bidang. Namun, keahlian dari bidang tersebut belum sesuai dengan kualifikasi industri.

"Selama ini masalah kecocokan bidang, nah sekarang ada satu lagi yaitu kecocokan tingkat keahlian," jelas Bambang. Oleh karena itu, perlu perbaikan kualitas pendidikan SMK. Hal itu termasuk pada perbaikan kualitas dari tenaga pengajar SMK tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli