KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, saat ini sudah ada 104 perusahaan tengah dalam penyelidikan kepolisian terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah juga telah mencabut 17 konsesi perusahaan sebagai bagian dari penegakan hukum terhadap korporasi yang diduga terlibat dalam kebakaran hutan.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam intervensinya pada sesi pleno Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-49 ASEAN di Manila, Filipina, Minggu (15/11/2026).

Di hadapan para pemimpin negara anggota ASEAN, Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan memberikan toleransi terhadap perusahaan yang terlibat dalam kasus karhutla.

Baca Juga: Per 12 November, DJP Kantongi Rp 595,1 Miliar dari Program Penghapusan Sanksi Pajak

“Kami telah mencabut 17 konsesi dari perusahaan. 26 perusahaan saat ini sedang dalam penyelidikan. 11 perusahaan telah didakwa. 23 perusahaan lainnya masuk dalam daftar yang akan didakwa. Secara keseluruhan, 104 perusahaan sedang dalam penyelidikan oleh kepolisian kami,” ujar Prabowo dalam keterangan resminya yang dikutip KONTAN, Minggu (15/11/2026).

Selain penindakan terhadap korporasi, pemerintah juga mengerahkan puluhan ribu personel untuk menangani kebakaran hutan yang berlangsung hampir empat bulan.

Prabowo menyebut, sebanyak 71.000 personel pemadam kebakaran hutan telah dikerahkan untuk mengendalikan kebakaran. Upaya tersebut juga menimbulkan korban jiwa dari petugas yang bertugas di lapangan.

“Kami telah mengerahkan 71.000 petugas pemadam kebakaran hutan. Kami kehilangan 16 orang yang meninggal, dan banyak lagi yang terluka saat memadamkan api. Kami juga kehilangan dua helikopter,” ungkapnya.

Prabowo juga mengakui dampak kebakaran hutan Indonesia turut dirasakan negara tetangga, terutama Malaysia dan Singapura, akibat kabut asap yang melintasi batas negara.

Atas dampak tersebut, Prabowo menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah dan masyarakat kedua negara. Ia menegaskan Indonesia telah mengerahkan berbagai upaya untuk menangani kebakaran hutan tersebut.

Baca Juga: Realisasi TKD Sudah 90%, Tapi Belanja Pemda Baru Terserap 61,42% pada Oktober 2026

Lebih lanjut, Prabowo bilang, penanganan karhutla ke depan tidak cukup hanya mengandalkan pemadaman dan mitigasi ketika kebakaran terjadi. Pemerintah perlu memperkuat langkah pencegahan agar kebakaran hutan dapat diantisipasi sejak awal.

Untuk itu, pemerintah tengah mempersiapkan pembentukan lembaga baru serta sejumlah program guna memperkuat upaya pencegahan karhutla secara sistematis.

“Kami telah melakukan yang terbaik,” ujar Prabowo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News