JAKARTA. Tahun depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membuat human rights index untuk menilai kondisi HAM di tiap daerah. Tujuannya, Komnas HAM ingin memantau pembangunan di daerah yang berbasis pada HAM. Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menjelaskan indikator human rights index antara lain pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan. Kemudian, akses masyarakat kepada sumber daya, misalnya sumber daya ekonomi seperti keleluasaan bagi orang di daerah tersebut membuka usaha. Menurut Idhal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen untuk menilai indikator human rights index itu. "Serta sumber-sumber lain yang memperkaya pendapatan daerah termasuk bantuan dari pusat," ujar Ifdhal usai peringatan hari HAM sedunia di Istana Wakil Presiden, Jumat (10/12).
Komnas HAM akan membuat peringkat kondisi HAM di tiap daerah
JAKARTA. Tahun depan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan membuat human rights index untuk menilai kondisi HAM di tiap daerah. Tujuannya, Komnas HAM ingin memantau pembangunan di daerah yang berbasis pada HAM. Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim menjelaskan indikator human rights index antara lain pemenuhan hak atas kesehatan, hak atas pendidikan, hak atas perumahan. Kemudian, akses masyarakat kepada sumber daya, misalnya sumber daya ekonomi seperti keleluasaan bagi orang di daerah tersebut membuka usaha. Menurut Idhal, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menjadi salah satu instrumen untuk menilai indikator human rights index itu. "Serta sumber-sumber lain yang memperkaya pendapatan daerah termasuk bantuan dari pusat," ujar Ifdhal usai peringatan hari HAM sedunia di Istana Wakil Presiden, Jumat (10/12).