JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap ada operasi militer di Puncak Jaya Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komnas HAM dengan Komisi III DPR. wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo Stanley mengungkapkan lembaganya sudah mendapatkan pengaduan adanya operasi militer yang mengakibatkan adanya 50 orang lebih meninggal. "Yang meninggal ini elemen masyarakat sipil," ujar Yosep di DPR, Jumat (3/9). Dia menceritakan, adanya operasi militer ini berlangsung sejak bulan April lalu. Awal munculnya, operasi ini karena ada permintaan dari Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe kepada Batalyon 753 Nabire dan Densus 88 untuk turun ke daerahnya karena ada demonstrasi besar yang ditengarai dilakukan oleh Operasi Papua Merdeka (OPM). Demonstrasi ini muncul karena ketidakpuasan warga terhadap Bupati. "Makanya dia (Lukas) mengundang Batalyon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer didanai Pemda. Dari Nabire datang, dari Kelapa Dua datang, Densus 88 datang," ujarnya. Dia mengatakan sampai sekarang juga masih terus berlangsung. Yoseph mengungkapkan hal ini ke Komisi III DPR karena pengaduan terhadap operasi militer banyak datang ke lembaganya. Namun karena kekurangan anggaran maka Komnas HAM belum bisa mengirim timnya karena tersendat dana. Ia pun berharap agar nggaran untuk lembaganya bisa turun agar pengawasan terhadap pelanggaran HAM masyarakat sipil bisa terungkap.
Komnas ungkap ada operasi militer di Puncak Jaya Papua
JAKARTA. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengungkap ada operasi militer di Puncak Jaya Provinsi Papua. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara Komnas HAM dengan Komisi III DPR. wakil Ketua Komnas HAM Yosep Adi Prasetyo Stanley mengungkapkan lembaganya sudah mendapatkan pengaduan adanya operasi militer yang mengakibatkan adanya 50 orang lebih meninggal. "Yang meninggal ini elemen masyarakat sipil," ujar Yosep di DPR, Jumat (3/9). Dia menceritakan, adanya operasi militer ini berlangsung sejak bulan April lalu. Awal munculnya, operasi ini karena ada permintaan dari Bupati Puncak Jaya Lukas Enembe kepada Batalyon 753 Nabire dan Densus 88 untuk turun ke daerahnya karena ada demonstrasi besar yang ditengarai dilakukan oleh Operasi Papua Merdeka (OPM). Demonstrasi ini muncul karena ketidakpuasan warga terhadap Bupati. "Makanya dia (Lukas) mengundang Batalyon 753 dari Nabire untuk melakukan operasi militer didanai Pemda. Dari Nabire datang, dari Kelapa Dua datang, Densus 88 datang," ujarnya. Dia mengatakan sampai sekarang juga masih terus berlangsung. Yoseph mengungkapkan hal ini ke Komisi III DPR karena pengaduan terhadap operasi militer banyak datang ke lembaganya. Namun karena kekurangan anggaran maka Komnas HAM belum bisa mengirim timnya karena tersendat dana. Ia pun berharap agar nggaran untuk lembaganya bisa turun agar pengawasan terhadap pelanggaran HAM masyarakat sipil bisa terungkap.