JAKARTA. Komposisi pembiayaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) akhirnya berubah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komposisi pembiayaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI menjadi 51%:49%."Keputusan final Pemprov DKI 51 dan Pemerintah Pusat 49. DKI lebih besar karena di Surat Keputusan (SK) soal proyek tersebut angka maksimalnya seperti itu," ujar Jokowi usai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Rabu (16/1).Dengan perubahan komposisi ini, artinya biaya yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI menurun. Semula, komposisi pembiayaan itu sebesar 58%: 42%. Pemerintah Provinsi DKI harus menanggung 58% dari biaya proyek MRT tersebut.Namun, Jokowi mengaku belum menerima surat dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Akan tetapi, Jokowi akan mulai menghitung besaran pembiayaan, cicilan yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI dan subsidi tiket. "Besok akan kami umumkan segera, intinya kami ingin putuskan segera. Nanti akan ada diskusi publik juga mengenai hal tersebut," jelasnya.Jokowi bilang dalam public hearing nanti akan dipaparkan biayanya berapa, subsidinya berapa dan akan dibuka secara transparan agar masyarakat tahu agar Pemprov mendapat masukan melalui public heraing. Mengenai apakah akan bertemu lagi dengan Pemerintah pusat, Jokowi bilang sudah cukup dan sekarang waktunya berhitung biar besok diumumkan dan segera dibangun.Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Dia mengaku akan mulai berhitung dari sekarang. Menurutnya meski lebih besar Pemprov DKI namun ia sudah diamanatkan oleh Gubernur untuk tetap melanjutkan proyek ini.Sekedar informasi, Selasa (15/1) kemarin, Pemerintah Pusat telah memutuskan mengubah komposisi pembiayaan MRT. Namun, Hatta enggan menjelaskan karena surat mengenai perubahan komposisi itu belum diteken dan dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Kendati begitu, Hatta memastikan bahwa pemerintah mendukung Pemerintah Provinsi DKI untuk merealisasikan pembangunan MRT.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Komposisi pembiayaan MRT akhirnya berubah
JAKARTA. Komposisi pembiayaan proyek Mass Rapid Transit (MRT) akhirnya berubah. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) menyatakan komposisi pembiayaan antara pemerintah pusat dengan pemerintah DKI menjadi 51%:49%."Keputusan final Pemprov DKI 51 dan Pemerintah Pusat 49. DKI lebih besar karena di Surat Keputusan (SK) soal proyek tersebut angka maksimalnya seperti itu," ujar Jokowi usai bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Rabu (16/1).Dengan perubahan komposisi ini, artinya biaya yang ditanggung Pemerintah Provinsi DKI menurun. Semula, komposisi pembiayaan itu sebesar 58%: 42%. Pemerintah Provinsi DKI harus menanggung 58% dari biaya proyek MRT tersebut.Namun, Jokowi mengaku belum menerima surat dari Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa. Akan tetapi, Jokowi akan mulai menghitung besaran pembiayaan, cicilan yang harus ditanggung Pemerintah Provinsi DKI dan subsidi tiket. "Besok akan kami umumkan segera, intinya kami ingin putuskan segera. Nanti akan ada diskusi publik juga mengenai hal tersebut," jelasnya.Jokowi bilang dalam public hearing nanti akan dipaparkan biayanya berapa, subsidinya berapa dan akan dibuka secara transparan agar masyarakat tahu agar Pemprov mendapat masukan melalui public heraing. Mengenai apakah akan bertemu lagi dengan Pemerintah pusat, Jokowi bilang sudah cukup dan sekarang waktunya berhitung biar besok diumumkan dan segera dibangun.Hal senada juga disampaikan Direktur Utama PT MRT Jakarta Tribudi Rahardjo. Dia mengaku akan mulai berhitung dari sekarang. Menurutnya meski lebih besar Pemprov DKI namun ia sudah diamanatkan oleh Gubernur untuk tetap melanjutkan proyek ini.Sekedar informasi, Selasa (15/1) kemarin, Pemerintah Pusat telah memutuskan mengubah komposisi pembiayaan MRT. Namun, Hatta enggan menjelaskan karena surat mengenai perubahan komposisi itu belum diteken dan dikirimkan kepada Gubernur DKI Jakarta Jokowi. Kendati begitu, Hatta memastikan bahwa pemerintah mendukung Pemerintah Provinsi DKI untuk merealisasikan pembangunan MRT.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
