JAKARTA. Komunitas Pengendalian Tembakau Indonesia hari ini, Kamis, (3/7) menggelar jumpa pers untuk membahas tentang adanya kebohongan tentang pengaruh pengendalian tembakau terhadap ekonomi dan pertanian tembakau di Indonesia. Hadir sebagai pembicara dalam jumpa pers ini, dr Hakim Sorimuda Pohan, dr. Kartono Mohamad, Tulus Abadi, SH dan Dr Waty Suhadi. Jumpa pers ini merespons pernyataan dari LSM pro industri rokok yang mengecam salah satu capres yang menyatakan berkomitmen mendukung Peraturan Pemerintah No. 109/2012 tentang ‘Pengamanan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan’. Bahkan LSM andalan industri rokok ini mengancam akan memboikot pilpres. Alasannya, kebijakan pengendalian tembakau akan mematikan puluhan juta petani tembakau.

"Kami sangat mengecam kegiatan ancam mengancam seperti ini. Apalagi menyebutkan jumlah absurd hilangnya 10 juta suara. Darimana angka tersebut?,” kata Waty Suhadi, dari Koalisi Smoke Free Jakarta, dalam rilisnya, Kamis (3/7).

Kalau mau spekulasi angka, lanjut Waty, bagaimana dengan lebih dari 90 juta perokok pasif yang menderita. Tentu, kata dia, mereka akan senang hati mendukung pemimpin yang berani melawan rezim industri rokok. Menurut data BPS tahun 2007 ada sekitar 582.000 petani tembakau di Indonesia. Petani tembakau Indonesia hanya menghasilkan 1,9% dari pasokan tembakau dunia. Indonesia kalah dibandingkjan Tiongkok yang menghasilkan 42,8% pasokan tembakau dunia.

Untuk keperluan produksi rokok di Indonesia, industri rokok mengimpor 70% tembakau. Bahkan kita mengimpor dari Singapura yang jelas bukan penghasil tembakau. “Fakta di lapangan menunjukkan bahwa impor daun tembakau melonjak 20 kali lipat sejak tahun 2003 sampai 2013. Begitu banyak dampak buruk merokok bagi kesehatan dan ekonomi yang dialami oleh masyarakat miskin dan negara. Bagaimanakah perasaan petani apabila mengetahui bahwa mereka selama ini hanya digunakan sebagai tameng saja oleh industri rokok," ujar dr. Hakim Sorimuda Pohan menambahkan.

Seperti diberitakan sebelumnya, Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) menyayangkan sikap calon presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dalam pernyataannya akan memberlakukan UU Kesehatan dan PP 109 yang akan membatasi tembakau.

Bahkan salah satu peneliti APEI meminta Jokowi untuk menarik pernyataannya itu jika tidak mau kehilangan sepuluh juta suara yang berasal dari para petani tembakau. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan