KONTAN.CO.ID - ANTALYA. Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) resmi dimulai hari ini (9/11/2026) di Antalya, Turkiye. Di awal konferensi iklim yang akan berlangsung hingga 20 November 2026 ini, para pemimpin konferensi mendesak upaya percepatan melawan pemanasan global.

Reuters melaporkan, imbauan ini muncul seiring meningkatnya suhu dan bencana akibat perubahan iklim yang mengancam kehidupan serta ekonomi global. Pemerintah berbagai negara diminta tetap memprioritaskan isu iklim, di tengah berbagai krisis internasional lain.

"Urgensi saat ini harus mendorong kita untuk terus melangkah," ujar Sekretaris Eksekutif Perubahan Iklim PBB Simon Stiell, dalam pidato pembukaan, seperti dikutip Reuters, Senin (9/11/2026). Stiell menilai kemajuan yang dicapai sejauh ini masih jauh dari harapan.

Laporan PBB terbaru, yang dirilis Senin (9/11/2026), menunjukkan tahun ini berpotensi menjadi salah satu dari empat tahun terpanas yang pernah tercatat. Panas tahun ini dipicu oleh fenomena El Niño yang kuat.

Tahun ini juga ditandai dengan serangkaian gelombang panas ekstrem di Eropa Barat serta runtuhnya gletser di Nepal. Bencana ini memicu banjir dahsyat, menewaskan lebih dari 1.450 orang, sementara ribuan lainnya masih dinyatakan hilang.

Baca Juga: Bakal Hentikan Produksi Cybertruck, Tesla Akan Kembalikan Sebagian Deposit Konsumen

Di bawah kepemimpinan Turki untuk COP31, konferensi tahun ini berfokus pada target elektrifikasi mencapai lebih dari sepertiga ekonomi global pada 2035. Target ini meningkat dari realisasi sekitar seperlima saat ini.

Secara teoretis, tujuan ini dapat membantu mengurangi emisi penyebab pemanasan global dengan mempercepat transisi dunia untuk beralih dari kendaraan, tungku, boiler, kompor, dan berbagai peralatan lain yang menggunakan bahan bakar fosil serta menghasilkan gas rumah kaca.

"Kami ingin masyarakat merasakan langsung hasil dari perundingan iklim ini dalam kehidupan sehari-hari: melalui bangunan yang lebih hemat energi, transportasi umum yang bersih, akses energi yang terjangkau, serta terciptanya lapangan kerja baru," ungkap Presiden COP31 dari Turki, Murat Kurum.

Namun, para pegiat iklim mengkritik janji tersebut karena tidak mensyaratkan tambahan listrik yang dihasilkan harus berasal dari sumber rendah karbon. Hal ini memicu perdebatan awal mengenai apakah elektrifikasi semata dapat dianggap sebagai kemajuan dalam penanganan iklim.

Selain itu, perang di Iran membuat banyak negara makin tergantung terhadap bahan bakar fosil. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump telah mendorong kebijakan untuk memaksimalkan produksi minyak, gas, dan batubara guna mengatasi gangguan pasokan dari Timur Tengah.

Baca Juga: Harga Energi Tinggi Membuat Inflasi Produsen China Melonjak Tajam ke 5,7%

Korea Selatan, India, Thailand, dan negara-negara Asia lainnya juga telah meningkatkan ketergantungan pada batubara atau mengambil langkah-langkah untuk menambah pembangkit listrik tenaga batubara.

"Banyak pihak yang sebelumnya mungkin merasa malu untuk menyuarakan kelanjutan penggunaan bahan bakar fosil dalam skala besar, kini merasa lebih leluasa untuk mengemukakan pandangan tersebut," ujar John Holdren dari Universitas Harvard, yang pernah menjabat sebagai penasihat sains bagi Presiden AS Barack Obama.

Pesatnya pengembangan akal imitasi (AI) juga turut mempersulit perundingan, karena memicu lonjakan permintaan listrik global dan berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca.

Pada COP31, Turki akan mengajak pemerintah, pelaku bisnis, dan berbagai institusi lainnya untuk menandatangani sebuah komitmen yang menjabarkan prinsip-prinsip guna memastikan AI dikembangkan dan diterapkan secara berkelanjutan.