KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran dinilai berpotensi menimbulkan dampak besar bagi ekonomi global, termasuk Indonesia. Ketegangan tersebut bahkan membuka risiko gangguan distribusi energi dunia jika konflik meluas di kawasan Timur Tengah. Pemerhati hubungan internasional dan investasi Zenzia Sianica Ihza menilai kondisi tersebut dapat menjadi sinyal kewaspadaan tinggi bagi perekonomian nasional. Salah satu skenario yang dikhawatirkan pasar global adalah kemungkinan penutupan jalur pelayaran strategis di Selat Hormuz. “Salah satu skenario yang paling ditakuti pasar global dan sudah dilakukan Iran adalah penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran sempit di Teluk Persia yang selama ini menjadi urat nadi distribusi energi dunia,” kata Zenzia dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (15/3/2026).
Baca Juga: Perkuat Ketahanan Energi, RI-Jepang Teken Kerjasama Sektor Mineral Kritis dan Nuklir Menurut dia, sekitar 20% suplai minyak dunia melewati jalur tersebut setiap hari. Gangguan terhadap jalur distribusi energi itu berpotensi memicu gejolak di pasar energi global. Pasar minyak sendiri telah merespons ketegangan geopolitik tersebut dengan kenaikan harga minyak mentah dunia yang sempat menyentuh sekitar US$ 115 per barel, level tertinggi sejak 2020. Bagi Indonesia, lonjakan harga energi global dapat menimbulkan tekanan langsung terhadap anggaran negara. Dalam asumsi makro APBN 2026, harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) dipatok sekitar US$ 70 per barel. “Banyak pihak menghitung, setiap kenaikan US$ 1 per barel minyak diperkirakan menambah defisit APBN Rp 6,8 triliun. Jika harga minyak mendekati atau bahkan menembus US$ 100 per barel, potensi tambahan beban fiskal bisa mencapai ratusan triliun rupiah,” jelasnya. Kondisi tersebut menempatkan pemerintah pada dilema antara menjaga stabilitas fiskal atau mempertahankan subsidi energi untuk melindungi daya beli masyarakat. Zenzia menilai kenaikan harga energi biasanya diikuti oleh kenaikan biaya produksi dan distribusi. Energi merupakan komponen utama dalam rantai produksi, sehingga lonjakan harga minyak berpotensi memicu kenaikan biaya logistik dan harga barang di tingkat konsumen. “Indonesia memiliki pengalaman pahit terkait hal ini. Setiap kenaikan harga energi sering kali diikuti tekanan pada daya beli masyarakat, terutama kelompok kelas menengah bawah,” ujarnya.
Baca Juga: Penerapan Bea Keluar Berpotensi Jadi Beban Fiskal Bagi Industri Batubara Jika konflik Timur Tengah berlangsung berkepanjangan dan pasokan energi global terganggu, Indonesia berpotensi menghadapi kombinasi tekanan ekonomi berupa inflasi tinggi, pelebaran defisit fiskal, serta perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam situasi tersebut, ia menilai pemerintah perlu mengambil langkah antisipatif. Salah satunya dengan meningkatkan efisiensi belanja negara dan memfokuskan anggaran pada sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, ketahanan pangan, serta infrastruktur dasar yang mendukung aktivitas ekonomi. Selain itu, percepatan transisi energi juga dinilai penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Indonesia memiliki potensi besar pada energi terbarukan seperti tenaga surya dan tenaga air yang dapat dikembangkan lebih luas.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi domestik melalui stimulus yang tepat, termasuk memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Menurut Zenzia, gejolak geopolitik global memang berada di luar kendali Indonesia. Namun dampaknya terhadap stabilitas ekonomi nasional tidak bisa diabaikan. “Akhirnya, dalam waktu singkat ini kita butuh strategi pengeloaan keuangan negara yang pas, yaitu evaluasi penggunaan APBN, termasuk efisiensi dan penggunaan APBN untuk hal hal yang efektif dan strategis,” pungkas Zenzia. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News 
