KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah menilai meredanya ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi membawa dampak positif bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya peluang berkurangnya kebutuhan belanja subsidi jika kondisi global kembali stabil.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko dari gejolak global, termasuk kemungkinan kenaikan harga energi, dengan menyiapkan sebagian anggaran untuk subsidi.

"Kan kemarin sebagian anggaran (tambahan) sudah kita sisihkan untuk subsidi . Sehingga akan jauh berkurang (jika perang selesai), ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden," ujar Purbaya kepada awak media di Gedung Parlemen DPR RI, Senin (15/6/2026).

Baca Juga: BGN Bakal Pangkas Penerima MBG, Siswa SMA Berpotensi Tak Lagi Dapat Jatah

Pernyataan tersebut sekaligus mengisyaratkan bahwa apabila konflik benar-benar mereda dan tidak lagi memicu lonjakan harga minyak dunia, maka kebutuhan anggaran subsidi juga bisa lebih rendah dari yang telah diperkirakan sebelumnya.

Dengan begitu, pemerintah berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih longgar. Anggaran yang semula disiapkan sebagai bantalan untuk subsidi dapat dimanfaatkan untuk mendukung program-program lain yang menjadi prioritas pemerintah.

Namun, Purbaya menegaskan pemerintah belum akan terburu-buru melakukan penyesuaian anggaran. Menurutnya, pemerintah masih akan melihat perkembangan situasi dan kondisi pasar sebelum mengambil langkah lebih lanjut. "Jadi kita lihat seperti apa dan baru kita adjust," ujar Purbaya.

Sebagai informasi, dilansir dari Aljazeera pada Selasa (16/6/2026), Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan telah memastikan kesepakatan damai AS dan Iran sudah ditandatangani, dan Selat Hormuz akan segera terbuka sepenuhnya pada Jumat mendatang (19/6).

"Kesepakatan dengan Teheran sudah ditandatangani, dan Selat sudah sebagian dibuka," ujar Trump.

Baca Juga: Ditjen Pajak Diminta Lirik Data Desil BPS untuk Tambah Wajib Pajak

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News