KONTAN.CO.ID - TAIPEI. Perselisihan tajam mengenai cara menangani hubungan dengan China dan menghindari konflik mendominasi masa kampanye pemilihan di Taiwan, seiring beberapa jajak pendapat menunjukkan persaingan ketat antara dua kontestan utama untuk menjadi presiden berikutnya di pulau ini.

Pemilihan presiden dan parlemen pada 13 Januari berlangsung di tengah tekanan yang meningkat dari China, yang berupaya memperkuat klaim kedaulatannya.

Seiring berjalannya waktu menuju pemilihan, China menuduh Taiwan melakukan praktik perdagangan yang tidak adil dan menghentikan beberapa pemotongan tarif, sementara militer China terus melakukan penerbangan di sepanjang Selat Taiwan.

Baca Juga: Presiden Taiwan: Hubungan dengan China harus Berdasarkan Keinginan Rakyat

Baik China maupun partai oposisi terbesar Taiwan, Kuomintang (KMT), menggambarkan pemilihan ini sebagai pilihan antara perang dan perdamaian.

Partai penguasa Democratic Progressive Party (DPP), yang calon presidennya, Lai Ching-te, memimpin dalam jajak pendapat, menyerang KMT sebagai boneka Beijing dan menuduh mereka meniru pandangan China bahwa DPP mengancam perdamaian.

"Saya katakan kepada semua, secara internasional diterima bahwa risikonya berasal dari Partai Komunis China, bukan dari Taiwan, bukan dari DPP, dan bukan dari Lai Ching-te," kata pasangan Lai, Hsiao Bi-khim, kepada calon wakil presiden KMT, Jaw Shaw-kong, dalam debat televisi pada hari Senin.

KMT mengatakan pemimpin DPP adalah pendukung berbahaya kemerdekaan formal Taiwan. Lai mengatakan ia akan menjaga status quo dan tidak memiliki rencana untuk mengubah nama resmi Taiwan, yaitu Republik China.

Baca Juga: Pesan Akhir Tahun Xi Jinping: Reunifikasi dengan Taiwan Tak Bisa Dihindari

Jaw, seorang tokoh media yang tegas, mengatakan kepada Hsiao, sebelumnya duta besar de facto Taiwan untuk Amerika Serikat, bahwa selama delapan tahun terakhir DPP berkuasa, Taiwan dibawa ke ambang perang.

"Benar, seluruh dunia memperhatikan Taiwan, tetapi apa yang mereka perhatikan? Akan ada atau tidaknya perang di Selat Taiwan. Apa yang menyebabkannya? Kebijakan DPP," katanya.

Presiden Tsai Ing-wen dan Lai telah berkali-kali menawarkan pembicaraan dengan China tetapi ditolak, karena Beijing menganggap mereka sebagai separatis.

KMT, yang mendukung hubungan yang lebih erat dengan China tetapi dengan tegas membantah menjadi pro-Beijing, mengatakan bahwa seperti DPP, mereka akan terus memperkuat pertahanan Taiwan, tetapi akan berkomunikasi kembali dengan China dan menentang kemerdekaan Taiwan.

Kedua partai mengatakan hanya rakyat Taiwan yang dapat menentukan masa depan mereka.

Editor: Noverius Laoli