KONTAN.CO.ID - TOKYO. Memanasnya konflik di Timur Tengah, terutama yang melibatkan Iran, memaksa bank sentral di berbagai negara meninjau ulang arah kebijakan moneternya. Lonjakan harga energi akibat konflik tersebut menciptakan tekanan baru: menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus menahan inflasi yang berpotensi melonjak. Direktur Pelaksana Dana Moneter Internasional (IMF) Kristalina Georgieva mengingatkan situasi ini dapat menjadi ujian baru bagi ketahanan ekonomi global.
"Para pembuat kebijakan harus memikirkan kemungkinan terburuk dan bersiap menghadapinya," ujarnya. Lonjakan harga minyak yang telah menembus lebih dari US$ 110 per barel memicu kekhawatiran akan gangguan pasokan energi global. Dampaknya langsung terasa di pasar keuangan Asia pada awal pekan ini, dengan bursa saham melemah dan dolar AS menguat karena investor mencari aset aman.
Baca Juga: Nintendo Gugat AS, Minta Triliunan Tarif Era Trump Dikembalikan! Bagi banyak bank sentral, terutama di negara berkembang Asia, situasi ini menciptakan dilema kebijakan. Rencana penurunan suku bunga untuk mendorong pertumbuhan kini menjadi berisiko karena kenaikan harga energi dapat mendorong inflasi sekaligus memicu arus keluar modal. Bank sentral di kawasan seperti Thailand dan Filipina bahkan berpotensi membalikkan sikap kebijakan moneter yang sebelumnya longgar. Ekonom pasar negara berkembang Dai-ichi Life Research Institute, Toru Nishihama, mengatakan tekanan datang dari berbagai arah. "Banyak bank sentral akan menghadapi keputusan sulit karena tekanan dari pasar dan pemerintah," katanya. Ia menilai risiko stagflasi, kombinasi inflasi tinggi dan pertumbuhan lemah, kian meningkat seiring konflik yang belum menunjukkan tanda mereda. India menghadapi dilema serupa. Bank sentral negara itu disebut masih ingin mempertahankan suku bunga rendah untuk menopang pertumbuhan ekonomi.
Baca Juga: Konflik Timur Tengah Picu Eksodus Dana Asia dari Dubai Namun, penguatan dolar AS sebagai aset safe haven akibat konflik berpotensi melemahkan nilai tukar rupee, sehingga otoritas moneter mungkin perlu meningkatkan intervensi di pasar valuta asing. Tekanan juga dirasakan negara industri yang bergantung pada perdagangan global dan bahan baku murah, seperti Korea Selatan dan Jepang. Jika inflasi di Korea Selatan terus berada sekitar satu poin persentase di atas target, bank sentral negara itu berpotensi mengadopsi sikap kebijakan yang lebih ketat. Di Jepang, dilema kebijakan bahkan lebih tajam. Jika harga minyak bertahan di sekitar US$110 per barel selama setahun, pertumbuhan ekonomi Jepang diperkirakan bisa terpangkas sekitar 0,39 poin persentase—pukulan besar bagi ekonomi yang potensi pertumbuhannya hanya sekitar 0,5% hingga 1%. Namun berbeda dengan masa lalu, bank sentral Jepang kini memiliki ruang yang lebih sempit untuk menunda kenaikan suku bunga. Inflasi di negara tersebut telah berada di atas target 2% selama hampir empat tahun, sehingga tekanan harga tidak lagi bisa diabaikan.
Baca Juga: China Akan Memerangi Korupsi dengan Menerbitkan UU Lintas Batas Di negara maju lain, dilema serupa juga muncul. Di Australia, lonjakan harga minyak berpotensi memicu kenaikan ekspektasi inflasi yang sudah tinggi. Jika itu terjadi, bank sentral kemungkinan harus mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama untuk mengendalikan inflasi. Sementara di Selandia Baru, tantangannya berbeda. Ekonomi negara itu masih berjuang pulih setelah dampak kenaikan suku bunga sebelumnya. Karena itu, bank sentral kemungkinan harus mentoleransi inflasi yang lebih tinggi dalam jangka pendek agar tidak memperburuk perlambatan ekonomi global. IMF memperkirakan kenaikan harga minyak sebesar 10% yang bertahan sepanjang tahun dapat mendorong inflasi global naik sekitar 0,4 poin persentase. Dalam kondisi ketidakpastian geopolitik yang meningkat, bank sentral di seluruh dunia kini dihadapkan pada pilihan kebijakan yang semakin sulit.
