KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Konflik politik elite terkait isu pemakzulan atau pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi memperpanjang ketidakpastian politik di Indonesia.

Persoalan ini juga dapat memengaruhi hubungan pemerintah dan parlemen hingga pembahasan agenda legislasi strategis yang berkaitan dengan kepentingan ekonomi.

Analis Politik dan Keamanan LAB45, Winda Safitri menilai, situasi politik saat ini sudah memasuki tahap krisis di tingkat elite, meskipun belum sampai melumpuhkan pemerintahan.

“Saat ini menurut saya sudah menjadi krisis politik di tingkat elite, meskipun belum sampai melumpuhkan pemerintahan. Putusan pengadilan sudah ada dan tekanan di DPR terus berkembang tetapi penyelesaiannya belum jelas hingga saat ini,” ujar Winda kepada Kontan, Rabu (11/11/2026).

Baca Juga: Menakar Dampak Niat Pengunduran Diri Wapres Gibran Terhadap Perekonomian

Menurutnya, ketidakpastian politik akan berlanjut sekalipun proses pemakzulan Gibran selesai. Jika Gibran tetap menjabat, proses politik yang berlarut-larut dapat menggerus legitimasi dirinya dan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sebaliknya, jika Gibran dimakzulkan atau mengundurkan diri, Prabowo harus menjalani proses politik lanjutan untuk memilih dua calon wakil presiden.

Proses tersebut berpotensi memicu persaingan antarpartai dalam memperebutkan posisi tawar.

Winda menilai, dinamika tersebut bahkan dapat mempercepat persaingan politik menuju Pemilu 2029.

“Baik Gibran semisal endingnya dia tetap menjabat, tapi kan dalam proses ini pasti berliku dan nuansa menggantungnya itu ada, itu akan merongrong sekali legitimasi beliau dan pemerintahan Prabowo. Sebaliknya kalau tetap dimakzulkan atau mengundurkan diri, ada proses politik lagi di tangan Prabowo untuk memilih dua calon, yang menurut semua partai akan berkeringat seperti prematur 2029 karena saling berebut posisi tawar,” jelasnya.

Winda mengingatkan agar persoalan Gibran tidak berakhir sebagai instrumen tawar-menawar antarelite politik. Ia mencontohkan kasus Bank Century yang menghasilkan sikap politik di DPR, tetapi tidak berujung pada pemberhentian Wakil Presiden Boediono.

Baca Juga: Raja Juli, Isyana Bagoes Oka, dan Giring Mundur dari PSI, Begini Kata Kaesang

Menurutnya, perkara Gibran memiliki kompleksitas tersendiri karena berkaitan dengan putusan sejumlah lembaga peradilan, yakni Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Posisi Presiden Prabowo juga menjadi faktor penentu penyelesaian konflik. Mempertahankan Gibran berarti Prabowo harus menanggung kontroversi dan tekanan publik.

Sebaliknya, membiarkan proses pemakzulan berjalan berpotensi memicu friksi dengan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) beserta jaringan politiknya.

Di sisi lain, konflik ini membuka peluang konsolidasi kekuasaan Prabowo. Sebab, partai-partai dapat mempersoalkan Gibran tanpa harus berseberangan dengan Presiden.

“Saya kira yang menarik adalah partai-partai sekarang dapat mempersoalkan Gibran tanpa harus berseberangan dengan Prabowo. Jadi, krisis ini juga membuka ruang baru bagi konsolidasi kekuasaan Prabowo secara loyal penuh, tanpa terbelah ke kubu Jokowi seperti yang kita rasakan nuansanya di awal Prabowo menjabat,” paparnya.

Winda menambahkan, perhitungan dukungan politik di DPR masih menyisakan ketidakpastian. Jika PDIP, Golkar, PKB, dan PKS mendukung usulan hak menyatakan pendapat, jumlahnya belum mencukupi kuorum dua pertiga anggota DPR.

Baca Juga: Gibran Masih Bertugas, Yusril Beberkan Mekanisme Jika Wapres Mengundurkan Diri

Karena itu, sikap Gerindra, NasDem, PAN, dan Demokrat akan menentukan kelanjutan proses tersebut. Posisi MK dan MPR juga menjadi bagian penting dalam tahapan pemberhentian wakil presiden.

Konflik ini juga berpotensi menyeret partai-partai yang sebelumnya mengusung Gibran. Winda menyebut, proses tersebut dapat membuka kembali persoalan tanggung jawab partai pengusung dan Komisi Pemilihan Umum (KPU), termasuk polemik Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonannya.

Dari sisi pemerintahan, perbedaan sikap partai pendukung pemerintah dapat memengaruhi hubungan eksekutif dan legislatif. Kondisi ini berpotensi menghambat negosiasi agenda legislasi strategis, termasuk revisi Undang-Undang Pemilu.

“Kalau proses berlanjut, koalisi pemerintah harus menghadapi perbedaan sikap terbuka. Ini yang kemudian bisa memengaruhi hubungan eksekutif-legislatif dan sesama partai. Efek turunannya saya lihat akan terbaca di negosiasi agenda legislasi high politics seperti revisi UU Pemilu,” ungkap Winda.

Ia menambahkan, pembahasan revisi tersebut akan melibatkan kepentingan berbagai partai, termasuk partai nonparlemen. Isu ambang batas pencalonan dan desain pemilu menjadi hal yang perlu dicermati.

Baca Juga: Usai Bertemu Presiden, Gibran Sebut Prabowo Sudah Seperti Ayahnya Sendiri

“Semua pihak berkepentingan, termasuk partai nonparlemen, beberapa yang patut diuji misal apakah treshold dan juga desain pemilu akan dibuat menguntungkan semua pemain atau hanya koalisi pemerintah atau inkumben saja,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News