KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Komisi VIII DPR RI menaksir adanya potensi tambahan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar Rp 900 miliar hingga Rp 1 triliun akibat gejolak kurs rupiah dan kenaikan harga avtur.

Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang menjelaskan bahwa meskipun situasi geopolitik di Timur Tengah sedang memanas, pemerintah harus tetap menjalankan persiapan keberangkatan secara normal. Namun, ia tak menampik adanya tekanan beban biaya yang signifikan dari sisi operasional penerbangan.

"Dalam keadaan normal pun, kita sudah menghadapi tantangan nih sekarang. Karena kemarin diputuskan avtur itu sudah naik hampir dua kali lipat. Dolar kita putuskan kursnya itu hanya Rp 16.500, sekarang sudah Rp 17.000," ujarnya dalam Haji Outlook 2026 di Studio 1 Kompas TV, Jakarta, Selasa (31/3/2026).

Kirim THR Pakai ShopeePay Berpeluang Dapat Bonus Saldo Rp10 Ribu

Baca Juga: Saat Konflik Timteng, Begini Rencana Kemenhaj dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026

Marwan memprediksi pihak maskapai seperti Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines (Saudia) akan segera menyampaikan keluhan terkait margin biaya operasional. Menurutnya, angka yang telah disepakati dalam Panja dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) sulit dipertahankan jika kondisi pasar terus bergejolak.

"Ini pasti ada pertambahan. Kita akan mendengarkan keluhan dari Garuda dan Saudia pasti. Tapi akan ada tambahan, gak bisa ngelak kita. Dalam hitung-hitungan kami ya sekitar tambahan yang dibutuhkan itu sekitar Rp 900 miliar, bahkan Rp 1 triliun," tegasnya.

Terkait sumber pendanaan untuk menambal selisih tersebut, Komisi VIII mengingatkan agar pemerintah berhati-hati. Marwan menyebut, penggunaan dana dari Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) tidak bisa dilakukan sembarangan karena menyangkut hak jemaah masa depan, sementara APBN juga tidak memiliki peruntukan langsung bagi jemaah haji.

Baca Juga: Amphuri Minta Tambah Pesawat Antisipasi Dampak Konflik Timur Tengah pada Haji Khusus

Oleh karena itu, DPR meminta Menteri Haji untuk melakukan mitigasi berlapis, mulai dari koordinasi lintas kementerian seperti Kemenlu, Kemenhub, hingga Imigrasi. Hal ini penting untuk mengantisipasi skenario terburuk jika terjadi situasi kedaruratan saat jemaah sudah berada di Tanah Suci.

"Mitigasinya uang yang sudah kita bayarkan, jangan lost, jangan hilang. Skenario-nya itu berangkat, tahu-tahu setelah di sana, terjadi perubahan semakin memuncak situasi kedaruratan. Tidak bisa pulang segera karena akan mencari rute baru. Melewati udara negara-negara lain kan harus ada koordinasinya," katanya.

Sejauh ini, lanjut Marwan, pihaknya masih berpegang pada jadwal keberangkatan awal pada 22 April mendatang. Namun, DPR membuka peluang untuk merombak kembali hasil keputusan Panja jika beban biaya sudah tidak lagi tertanggulangi oleh pihak maskapai maupun BPKH.

"Kalau nanti tidak ada lagi jalannya lain, maka tentu kami Komisi VIII akan berkenan juga merombak lagi hasil keputusan ini. Nanti kita hitung seberapa mampunya. Mampunya BPKH berapa, mampunya Garuda berapa," pungkasnya.

Baca Juga: Persiapan Haji 2026 Hampir 100%, Kemenhaj Tekankan Transparansi

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News