KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konflik geopolitik yang terjadi antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran berpotensi menciptakan efek rambatan terhadap perekonomian global, termasuk Indonesia. 

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menilai ketegangan itu berpotensi mengerek inflasi karena kenaikan bahan baku imbas harga minyak global yang melonjak. 

"Dampaknya paling cepat terasa pada kenaikan harga pangan, transportasi, dan energi. Kondisi ini membuat kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah tentu menjadi pihak yang paling rentan terdampak," kata Yusuf pada Kontan.co.id, Rabu (4/3/2026). 

IHSG Berfluktuasi, Mirae Asset Tekankan Pentingnya Diversifikasi Portofolio

Baca Juga: Siswa di Bengkulu Meninggal, Istana Sebut Hasil Pemeriksaan Bukan Karena MBG

Dalam konteks itu, menurutnya pemerintah perlu membuka ruang untuk menambah bantuan sosial dalam menjaga daya beli masyarakat. 

Yusuf menilai, relokasi belanja anggaran program pemerintah bisa menjadi opsi untuk menebalkan berbagai program insentif ekonomi bagi rakyat. Misalnya dengan mengalihkan anggaran program pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG). 

"Dengan pendekatan seperti itu, pemerintah bisa membebaskan ruang anggaran dalam jumlah signifikan untuk kemudian dialihkan menjadi BLT tambahan, operasi pasar, atau penebalan subsidi energi yang sifatnya lebih mendesak," ungkap Rendy. 

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih kuat dalam menghadapi dampak konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. 

Purbaya mengatakan bahwa pengumpulan pajak pada Januari-Februari tumbuh mencapai 30%. Angka ini menunjukan perbaikan signifikan di sektor ekonomi. 

Analisa kita yang ada sekarang cukup baik ya, jadi ga ada masalah (dampak konflik)," kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Selasa (3/3/2026). 

Terkait dengan potensi kenaikan harga minyak dunia, Purbaya memastikan telah melakukan simulasi  terhadap berbagai skenario terburuk. 

Menurutnya, kenaikan harga minyak saat ini yang mencapai US$ 80 per barrel masih dapat ditanggung oleh keuangan negara. 

"Jadi masih bisa di absorb kalau harga minyak naik, kalau terlalu tinggi dan kalau ekstrem sekali tentu akan kita hitung ulang," lanjut Purbaya. 

Baca Juga: Istana Sebut Program MBG Sudah Disalurkan Kepada 61,2 Juta Penerima

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News