KONTAN.CO.ID - WASHINGTON. Pada Senin, 6 Januari 2025, Kongres AS akan melangsungkan sidang bersama untuk secara resmi mengesahkan kemenangan Donald Trump dalam pemilu 2024, meskipun badai salju yang melanda Washington D.C. dapat mengganggu perjalanan dan proses pengesahan tersebut. Sidang ini mengingatkan kembali pada peristiwa serangan pada 6 Januari 2021, ketika sekelompok pendukung Trump berusaha menghalangi sertifikasi kemenangan Joe Biden dalam pemilu 2020. Namun, kali ini, meskipun tantangan tetap ada, proses sertifikasi diperkirakan akan berjalan lancar.
Klaim Trump Tentang Kecurangan Pemilu dan Dampaknya
Donald Trump terus mengulang klaim bahwa kekalahannya dalam pemilu 2020 disebabkan oleh kecurangan yang meluas.
Meskipun berbagai pihak, termasuk pengadilan dan pejabat pemerintah, telah membantah klaim ini, Trump tetap menegaskan hal tersebut sepanjang kampanye pemilu 2024, bahkan hingga kekalahannya atas Wakil Presiden Kamala Harris pada 5 November 2024.
Baca Juga: Joe Biden Melarang Pengembangan Migas Lepas Pantai di Sebagian Besar Pesisir AS Klaim ini tetap menjadi isu sentral bagi Trump dan sebagian pendukungnya, meskipun tidak ada bukti signifikan yang mendukungnya.
Hasil Pemilu 2024: Trump Memenangkan Electoral College
Donald Trump meraih 312 suara electoral college, sedangkan Kamala Harris memperoleh 226 suara. Keberhasilan Trump ini tidak hanya mengokohkan posisi partai Republik di Gedung Putih, tetapi juga memberi mereka mayoritas di Senat AS dan sedikit keunggulan di Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan kemenangan ini, Trump mendapatkan ruang untuk mewujudkan agenda-agenda politiknya, termasuk pemotongan pajak dan pengetatan kebijakan imigrasi, yang direncanakan untuk dijalankan saat pelantikannya pada 20 Januari 2025.
Pengesahan Hasil Pemilu: Kongres dan Demokrasi AS
Kongres AS diperkirakan akan melanjutkan sidang pengesahan hasil pemilu tanpa ada upaya dari pihak Demokrat untuk menghalangi sertifikasi kemenangan Trump. Katherine Clark, Demokrat nomor dua di Dewan Perwakilan Rakyat, menyatakan pentingnya memperbarui komitmen untuk melindungi demokrasi Amerika Serikat, dengan mengutamakan konstitusi dan kehendak rakyat sebagai dasar pengambilan keputusan.
Baca Juga: Trump Murka! Bendera AS akan Dikibarkan Setengah Tiang pada Hari Pelantikannya Trump juga mengumumkan rencananya untuk memberikan pengampunan kepada lebih dari 1.500 orang yang terlibat dalam serangan di Capitol pada 6 Januari 2021. Serangan tersebut, yang melibatkan pertempuran dengan polisi dan penghancuran properti, menjadi salah satu momen paling menghebohkan dalam sejarah politik AS. Serangan ini menimbulkan korban jiwa di kalangan petugas kepolisian, baik yang meninggal di tempat maupun beberapa yang kemudian meninggal dunia karena bunuh diri.
Reformasi Hukum Terkait Sertifikasi Pemilu Pasca 6 Januari 2021
Sebagai respon terhadap insiden kekerasan pada 6 Januari 2021, Kongres AS mengesahkan undang-undang pada akhir 2022 yang memperketat prosedur sertifikasi pemilu. Perubahan ini, yang banyak terinspirasi dari tindakan Trump dan pengikutnya pada 2021, mengatur bahwa peran Wakil Presiden dalam sertifikasi kini hanya bersifat seremonial. Selain itu, undang-undang baru juga mengharuskan setidaknya satu per lima anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat untuk mengajukan keberatan terhadap hasil pemilu sebuah negara bagian, menggantikan aturan lama yang hanya memerlukan satu anggota dari masing-masing badan legislatif. Selain itu, undang-undang baru juga menegaskan bahwa pemilihan pemilih harus dilakukan berdasarkan hukum negara bagian yang telah disahkan sebelum Hari Pemilu, dengan gubernur negara bagian yang bertanggung jawab untuk menyerahkan daftar pemilih terpilih. Hal ini bertujuan untuk menghindari upaya seperti yang dilakukan Trump dan pendukungnya pada 2021 untuk merekrut pemilih alternatif yang mendukungnya.
Baca Juga: Begini Skenario dan Strategi Donald Trump Selamatkan TikTok di AS Keamanan dan Protokol Menghadapi Pelantikan Presiden
Menghadapi pelantikan Presiden yang akan datang pada 20 Januari 2025, pengamanan di sekitar kompleks Capitol telah diperketat. Sebuah pagar pengaman besar telah dipasang sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi ancaman terhadap keamanan. Upaya ini juga mencerminkan kesiapan pemerintah untuk menghindari gangguan atau kekerasan yang dapat merusak proses pelantikan.
Editor: Handoyo
