KONTAN.CO.ID - Para legislator Amerika Serikat (AS) pada Minggu (7/12/2025) mengungkap rancangan undang-undang kebijakan pertahanan tahunan yang mengotorisasi belanja keamanan nasional sebesar US$901 miliar untuk tahun depan, jumlah tertinggi dalam sejarah dan melampaui permintaan Presiden Donald Trump. RUU setebal 3.000 halaman itu mencakup kenaikan gaji 4% bagi prajurit berpangkat rendah, namun tidak memuat upaya bipartisan untuk mendorong pembangunan perumahan yang sebelumnya diharapkan bisa dimasukkan dalam draf final.
Baca Juga: Kapal Induk China Lakukan Operasi Udara Intensif di Dekat Perairan Okinawa Ketua DPR AS, Mike Johnson, dari Partai Republik Louisiana, mengatakan RUU tersebut sejalan dengan agenda Trump dengan “mengakhiri ideologi woke di Pentagon, mengamankan perbatasan, menghidupkan kembali basis industri pertahanan, serta memulihkan etos keprajuritan.” Rancangan ini merupakan kompromi antara versi Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional (NDAA) yang sebelumnya disetujui Senat dan DPR, keduanya saat ini dikendalikan Partai Republik yang sehaluan dengan Trump. Pada Mei lalu, Trump meminta anggaran pertahanan nasional sebesar US$ 892,6 miliar untuk tahun fiskal 2026, relatif datar dibandingkan alokasi 2025. Anggaran tersebut mencakup pendanaan bagi Departemen Pertahanan serta lembaga dan program keamanan lainnya. DPR menetapkan angka yang sama, namun Senat mendorong otorisasi hingga USD 925 miliar. Perlu dicatat, NDAA hanya mengotorisasi program, bukan menyediakan pendanaan. Kongres masih harus meloloskan RUU belanja tersendiri untuk tahun fiskal yang berakhir September 2026.
Baca Juga: Donald Trump Jadi Pusat Perhatian di Tengah Gemerlap Kennedy Center Honors Selain kebijakan umum terkait pengadaan alat utama sistem senjata dan penguatan daya saing terhadap China serta Rusia, RUU ini juga menargetkan pemangkasan program-program yang tidak disenangi Trump, seperti inisiatif keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. RUU juga mencakup penempatan pasukan tambahan ke perbatasan barat daya AS untuk mencegah imigrasi ilegal dan penyelundupan narkoba. RUU tersebut juga mencabut dua resolusi otorisasi penggunaan kekuatan militer di Irak tahun 1991 dan 2002. Sebagai legislasi “wajib lolos”, NDAA merupakan salah satu dari sedikit RUU besar yang secara konsisten disahkan Kongres setiap tahun selama lebih dari enam dekade. Biasanya, RUU ini muncul dari negosiasi lintas partai yang berlangsung berpekan-pekan secara tertutup. Namun proses tahun ini jauh lebih partisan dibandingkan sebelumnya. Beberapa anggota Demokrat sempat mengancam menghambat proses karena keberatan atas penggunaan militer oleh Trump di kota-kota AS, hingga akhirnya Ketua Komite Angkatan Bersenjata Senat, Senator Republik Roger Wicker, sepakat menggelar dengar pendapat pekan ini.
Baca Juga: Harga Emas Naik ke Level US$4.206 Senin (8/12) Pagi, Optimisme Suku Bunga The Fed Awal tahun ini, Partai Republik juga menggagalkan upaya Demokrat untuk menghentikan penempatan militer di wilayah perkotaan AS serta menolak langkah melarang konversi jet mewah pemberian Qatar yang direncanakan untuk digunakan sebagai Air Force One.
