KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Masa depan perumahan nasional khususnya untuk kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) belakangan menjadi sorotan banyak pihak. Salah satunya soal keterbatasan anggaran subsidi perumahan dari pemerintah.

Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra) salah satu asosiasi yang menaungi pengembang yang membangun rumah murah bagi MBR menawarkan beberapa usulan dan solusi terkait terbatasnya dana subsidi pembiayaan perumahan tahun 2020 dalam Kongres Himperra.

Baca Juga: Kementerian PUPR permudah persyaratan kepemilikan rumah bersubsidi

“Sebagai asosiasi pelaku pembangunan perumahan, kami tentu berkewajiban untuk mengusulkan beberapa hal terkait solusi dan inovasi yang bisa dilakukan dan patut menjadi pertimbangan pemerintah atau lembaga terkait. Agar program sejuta rumah yang menjadi salah satu program strategis nasional berkelanjutan dan berjalan dengan baik,” ungkap Endang Kawidjaja, Ketua umum DPP Himperra dalam keterangan resminya, Kamis (19/12).

Pertama, Himperra mengusulkan pemanfaatan dana BPJS Ketenagakerjaan (BPJS-TK) untuk program subsidi perumahan bagi anggotanya. Selama ini, sekitar 70% pembeli rumah subsidi skema KPR FLPP yang dananya berasal dari pemerintah (APBN) itu adalah anggota BPJS-TK.

Endang bilang, jika 70 persen dari anggotanya itu bisa memanfaatkan dana program perumahan BPJS-TK, tentu akan lebih banyak lagi yang bisa memiliki rumah subsidi. "Misalnya tahun depan ada 168 ribu unit KPR FLPP, maka 70% sudah berapa? Soal mekanisme pendanaan, bisa saja lewat reimburse perbankan,” usul Endang.

Baca Juga: REI sambut baik Permen PUPR tentang pembangunan perumahan dengan hunian berimbang

Kedua, peningkatan pembangunan rumah baru program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) berbasis komunitas. Himperra mengusulkan, bagi kelompok sasaran Upah Minimun Rendah (UMR) di bawah Rp 2 juta, maka lahannya adalah tanggung jawab MBR yang pembeliannya lewat perbankan. Sedangkan bangunan rumahnya dibantu oleh pemerintah. Ada potensi 21-30 ribu unit rumah program BSPS berbasis komunitas.

“Di Kendal, Jawa Tengah misalnya sudah jalan. Kerjasama komunitas, perguruan tinggi, pemerintah daerah dan perbankan,” terang Endang

Ketiga, lewat mekanisme APBN-Perubahan. Tentunya hal itu sangat tergantung pada ketersediaan dana pemerintah. Berapa kekurangan dana dan berapa kesanggupan pemerintah saat ini masih belum terbaca.

Baca Juga: Jatah FLPP turun, kredit perbankan mulai tergerus

Keempat, Himperra mengusulkan pemerintah memindahkan dana subsidi energi gas (gas tabung hijau) yang selama ini salah sasaran. Dialihkan ke subsidi perumahan yang sifatnya pembiayaan (dana bergulir).

“Informasi yang kami dapatkan sebanyak 40% dari Rp 75 triliun dana tersebut salah sasaran, dimanfaatkan bukan untuk orang miskin. Nah, dana itu kami usulkan bisa dimanfaatkan untuk subsidi perumahan,” terang Endang.

Ari T. Priyono, Sekretaris Jenderal DPP Himperra pada kesempatan yang sama mengatakan bahwa sejumlah usulan tersebut akan menjadi bahasan dalam Kongres I Himperra yang berlangsung pada 18- 19 Desember 2019 dan dibuka secara resmi oleh Dirjen Pembiayaan Kementerian PUPR, Eko Heri Poerwanto.

Baca Juga: Kuota FLPP yang tipis dinilai menghambat program sejuta rumah

Sebanyak 30 DPD seluruh Indonesia akan hadir pada Kongres I Himppera. Salah satu agendanya adalah pengesahan AD/ART Himperra dan pemilihan ketua umum DPP Himperra. Sejak pertama kali dideklarasikan setahun yang lalu, Himperrasudah memiliki 1.700 anggota yang terdaftar di Sistem Registrasi (Sireng) Kementerian PUPR.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .