JAKARTA. Cita-cita untuk memiliki national payment gateway (NPG) atawa sistem pembayaran nasional tampaknya belum bakal terwujud dalam waktu dekat. Pasalnya, hingga kini Bank Indonesia (BI) belum memberikan kejelasan mengenai regulasi dan desain NPG.

Ronald Waas, Deputi Gubernur BI mengatakan, pihaknya masih menggodok pembentukan sistem NPG. Lewat NPG, otoritas ingin mengintegrasikan sistem pembayaran dari seluruh pelaku industri sistem pembayaran. "NPG pasti akan terlaksana, jika belum ada yang mengajukan izin maka BI yang akan buat," ujar Ronald.

Lantaran belum ada komando yang jelas dari otoritas, hingga saat ini pelaku industri belum ada yang bergerak. Bahkan, kongsi antara Bank BNI dan Bank Central Asia (BCA) pun tertunda. "Belum ada pembicaraan lagi. Secara prinsip, BNI dan BCA mau tapi tidak semudah itu. Ada banyak proses negosiasi, termasuk soal pricing dan lainnya," ujar Darmadi Sutanto, Direktur Konsumer dan Ritel Bank BNI kepada KONTAN, Senin (18/8).

Setali tiga uang, Jahja Setiaatmadja, Presiden Direktur BCA menyatakan, duet dengan BNI masih jalan di tempat. Padahal, dua bank kakap ini berambisi menjadi operator seluruh transaksi pembayaran kartu di Indonesia.

Kongsi BNI dan BCA bahkan sudah mempresentasikan sistem pembayaran racikan mereka ke BI pada awal tahun ini. "Kami harus punya single platform, sehingga kalau asing masuk, mereka harus memakai sistem kita," ungkap Jahja sebelumnya.

Sebagai gambaran, saat ini ada empat jaringan ATM: ATM Bersama, ALTO, ATM Prima dan Link. Sementara untuk belanja, hanya ada satu prinsipal lokal yakni debit BCA dan kartu kredit BCA Card. Perbedaan platform juga terjadi di sitem uang elektronik (e-money).

Konsep awal, Link menjadi super switching yang akan membawahi ketiga switcher lain. Link dimiliki Himpunan Bank-bank Negara (Himbara). "Link tidak memiliki izin prinsipal. Asosiasi pun sepakat bahwa NPG dimiliki seluruh industri agar bisa digunakan bersama tapi fair sesuai investasi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan