MIMIKA. Stockpile konsentrat PT Freeport Indonesia semakin menggunung. Maklum, sejak 12 Januari 2017 lalu perusahaan asal Amerika Serikat itu sudah tidak lagi bisa mengekspor, meski kegiatan penambangan baru dihentikan pada 10 Februari 2017 lalu.

Artinya selama 30 hari Freeport menumpuk stockpile sebanyak 7.050.000 ton konsentrat. Merujuk data milik Freeport Indonesia, pabrik pengolahan bijih milik perusahaan memiliki kapasitas produksi 235.000 per hari.

Sayang, Riza Pratama Jurubicara Freeport belum mau menjawab pertanyaan KONTAN soal detail jumlah konsentrat yang tak bisa diolah. Namun, selain bahan baku menumpuk dan merugikan Freeport, akibat berhentinya operasi tersebut Freeport sudah merumahkan 12.000 karyawan.

Gambaran pemecatan itu ternyata benar. Saat KONTAN menyambangi lokasi rumah dinas karyawan, khususnya di Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Timika, sudah ada beberapa karyawan yang diberi waktu satu pekan agar meninggalkan rumah dinas mereka.

Salah satunya, Ananto Pratikno. Pegawai Divisi Malaria Kontrol yang bekerja sejak tahun 1992 ini, per Kamis (23/2) lalu, mendapatkan surat yang menyatakan dirinya dirumahkan.

Ketika KONTAN mengunjungi ke tempat kediamannya, Ananto membenarkan, tapi tak mampu berkata-kata. Ia menyerahkan ke istrinya, Nia Ananto, untuk menjawab pertanyaan. Menurut Nia, Ananto menceritakan kondisi perusahaannya kurang sehat.

Nia mengira, kondisi tersebut tidak sedahsyat yang dipikirkan. Mengingat di tahun 2014 lalu Freeport juga pernah mengalami hal serupa, tapi tak sampai merumahkan karyawan. "Selama ini berpolemik bisa selesai," terang Nia, Rabu (1/3).

Yang menjadi dilema, kata Nia, adalah urusan sekolah anak. Karena harus memutus sekolah anaknya, dan harus ikut Nia dan suaminya pulang ke Ciracas, Jakarta Timur. Asal tahu saja, anak sulungnya Nia masih duduk di kelas dua Sekolah Dasar (SD) Yayasan Pendidikan Jayawijaya (YPJ) yang didirikan Freeport .

Menurut dia, cobaan terberat menginformasikan ke anak-anak, jika ayah mereka dirumahkan. "Suami saya barisan pertama yang meninggalkan tempat ini, padahal masa pensiun masih empat sampai lima tahun lagi," terangnya.

Masih negosiasi

Sejatinya, pemecatan yang dilakukan oleh Freeport sudah terlebih dahulu tersebar melalui surat edaran. Surat itu menyebut, dalam satu bulan terakhir, Freeport telah merevisi rencana operasi, mengumumkan pengurangan drastis tenaga kerja dan memulai evaluasi organisasi.

Surat inu menyebutkan, tindakan-tindakan tersebut teramat berat. "Namun perlu dilakukan agar dapat tetap bertahan saat kita bekerja bersama dengan Pemerintah Indonesia untuk mencapai jalan keluar yang disepakati bersama guna memungkinkan kita melanjutkan ekspor konsentrat tembaga," terang manajemen di surat per tanggal 28 Februari 2017..

Dalam surat itu manajemen juga menulis, ketidakmampuan Freeport melakukan ekspor yang terjadi bersamaan dengan penghentian sementara operasi PT Smelting di Gresik sejak pertengahan Januari lalu.

Artinya Freeport tidak dapat mengekspor atau mengapalkan konsentrat ke tujuan domestik sejak pertengahan Januari. "Tidak ada penjualan. Tidak ada pendapatan," tandasnya.

Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono, mengatakan pemerintah dan Freeport terus bertemu dan melakukan negosiasi. Termasuk adanya pengurangan produksi yang dilakukan Freeport dalam Rencana Kerja Anggaran Belanja perusahaan. "Kami ketemu terus," kata Bambang, Rabu (1/3).

Selain itu, kata Bambang, belum ada langkah Freeport melanjutkan ancamannya, yakni menggugat ke arbitrase. "Progresnya ada. Belum ada keputusan itu (arbitrase)," kata Bambang.

Pemerintah saat ini belum membentuk tim khusus jika Freeport jadi menggugat pemerintah. Sejauh ini Freeport belum melakukan langkah arbitrase.

Namun Chief Executive Officer (CEO) Freeport McMoran Richard C. Adkerson menyampaikan bahwa dirinya sudah mendapat dukungan dari Rio Tinto dan pemegang saham Carl Icahn agar Freeport lebih keras kepada Indonesia. "Jika kami ke arbitrase nanti, akan digantikan dengan pengacara tangguh," tegas Adkerson, dalam konferensi pers di Florida, AS mengutip Reuters, Selasa (28/2).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Rizki Caturini