KONTAN.CO.ID - Pemerintah memastikan bakal menyerahkan pengoperasian Pelabuhan Patimban ke konsorsium perusahaan swasta. Lelang operator bagi pihak swasta pun akan segera dilakukan.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, kementeriannya kini tengah mengkaji aspek hukum pembagian porsi operator Indonesia. Menurutnya, dari porsi 51% yang dimiliki Indonesia, nantinya akan dibagi ke Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT Pelindo II dan pihak swasta. 

Namun Luhut masih enggan merinci pembagian porsi persentase antara Pelindo II dan pihak swasta tersebut. Yang pasti, kata Luhut, setelah pemenang lelang untuk pihak swasta ditetapkan, pemerintah akan segera membentuk satu konsorsium operator. "Formatnya saat ini sedang dilihat aspek hukumnya. Itu mesti dilihat jangan sampai ada yang salah," kata Luhut, Kamis (14/9).

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan, total investasi yang dibutuhkan untuk operasional sebesar Rp 3 triliun hanya untuk membiayai pengadaan peralatan. Atas dana itu,  operator akan membayar konsesi kepada pemerintah.

Budi menjelaskan, pemerintah menargetkan operator mulai masuk pada tahun 2019. Oleh karena itu pihaknya masih mempunyai waktu untuk melakukan kajian mendalam. 

Menurut Budi, Kementerian Perhubungan membutuhkan waktu dua atau tiga bulan ke depan untuk menyelesaikan kajian skema tersebut. "Kami akan elaborasi dulu, supaya pemerintah tetap mempunyai hak dan swasta juga kebagian," jelasnya.

Budi menargetkan pembangunan konstruksi Pelabuhan Patimban bisa dimulai akhir tahun ini. Ia berharap Desember 2017 atau Januari 2018 Pelabuhan Patimban sudah ground breaking. Untuk itu tender pembangunan jalan dan terminal akan segera dilakukan. "Kami berharap pada Maret 2019 car terminal sudah beroperasi," katanya.

Sambil menunggu semua itu, Budi menyatakan tengah melakukan finalisasi skema pendanaan (financial close). Ia berharap pada Oktober 2017 financial close sudah bisa diselesaikan.

Catatan saja, untuk merealisasikan pembiayaan proyek ini, Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian jadwal negosiasi loan agreement dengan Pemerintah Jepang. Direktur Strategis dan Portofolio Utang Ditjen Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko Kemkeu Scenaider Siahaan bilang, draf loan agreement dari Kemkeu telah dikirimkan resmi ke Pemerintah Jepang pada pertengahan Agustus 2017. Dan kini posisi Kemkeu adalah menunggu balasan.

Menurut Scenaider, draf loan agreement itu antara lain berisi negosiasi exchange of notes yang diberikan Pemerintah Jepang sebelumnya. Loan agreement yang diajukan berupa soft loan dengan tenor indikasi 40 tahun.

Scenaider menyatakan, Jepang saat ini tengah menyiapkan draf loan agreement balasan. Namun dia belum bisa memastikan, kapan draf loan agreement balasan itu akan selesai. "Kami saat ini masih menunggu draf loan agreement versi Jepang," kata Scenaider kepada KONTAN, beberapa waktu lalu.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati