JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian BUMN bersama PT Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, hari ini Rabu (19/7). Rapat yang dibuka pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso itu membahas progress dan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT KAI dan PT Adhi Karya. Dalam RDP ini Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto memberikan laporan awal bahwa LRT Jabodebek bahwa kebutuhan dan konstruksi untuk LRT diturunkan menjadi Rp 19,7 triliun yang semula diestimasikan menelan dana Rp 23 triliun. Ia juga memaparkan saat ini pembangunan LRT Jabodebek sudah menelan biaya pembangunan senilai Rp 3,7 triliun. Dia bilang, dana tersebut berasal dari PMN Adhi Karya senilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan sisanya Rp 2,3 triliun merupakan dana talangan dari Adhi Karya. "Sampai saat ini progres pembangunannya sudah 17,5%,"kata Budi Harto. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Konstruksi LRT ditekan menjadi Rp 19,7 triliun
JAKARTA. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan Kementerian BUMN bersama PT Adhi Karya dan PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI, hari ini Rabu (19/7). Rapat yang dibuka pukul 11.15 WIB oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso itu membahas progress dan rencana Penyertaan Modal Negara (PMN) bagi PT KAI dan PT Adhi Karya. Dalam RDP ini Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto memberikan laporan awal bahwa LRT Jabodebek bahwa kebutuhan dan konstruksi untuk LRT diturunkan menjadi Rp 19,7 triliun yang semula diestimasikan menelan dana Rp 23 triliun. Ia juga memaparkan saat ini pembangunan LRT Jabodebek sudah menelan biaya pembangunan senilai Rp 3,7 triliun. Dia bilang, dana tersebut berasal dari PMN Adhi Karya senilai Rp 1,4 triliun. Sedangkan sisanya Rp 2,3 triliun merupakan dana talangan dari Adhi Karya. "Sampai saat ini progres pembangunannya sudah 17,5%,"kata Budi Harto. Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News