JAKARTA. Realisasi pembangunan mass rapid transit (MRT) di Ibukota mulai mendekati kenyataan. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyatakan, semua persiapan  pembangunan angkutan massal ini sudah selesai. Alhasil, konstruksi MRT bakal digarap bulan depan.

Untuk mempercepat pembangunan, Pemerintah Provinsi DKI melanjutkan proses tender MRT, tapi tidak diulang dari awal, kendati ada perubahan di jajaran direksi PT MRT Jakarta, pelaksana proyek sekaligus operator MRT. "Saya ingin dipercepat semua kerjanya," kata Jokowi, panggilan akrab Joko Widodo, akhir pekan lalu.

Oleh sebab itu, mantan Walikota Solo ini meminta agar pemenang tender proyek MRT diajukan kepada dirinya untuk mendapat persetujuan. Catatan saja, pada Oktober 2012 lalu, MRT Jakarta mengumumkan dua peserta tender untuk pengerjaan tiga paket konstruksi jalur bawah tanah, yang membentang dari Sisingamangaraja hingga Bundaran Hotel Indonesia (HI) sepanjang 5,9 kilometer.

Kedua peserta itu adalah konsorsium PT Wijaya Karya (Wika) Tbk yang menggandeng Obayashi Corporation, Shimizu Corporation, Tokyo Corporation, PT Jaya Konstruksi, dan PT Manggala Pratama Tbk. Kemudian, konsorsium PT Hutama Karya (HK) yang berkongsi dengan Sumitomo Mitsui Construction Company (SMCC) dan Sarana Multi Infrastruktur.

Rombak direksi MRTUntuk memuluskan mega-proyek ini, Jumat (22/3) pekan lalu, Jokowi merombak jajaran direksi MRT Jakarta melalui rapat umum pemegang saham (RUPS). Dalam RUPS yang berlangsung singkat itu, Jokowi menunjuk Dono Boestomi sebagai direktur utama MRT Jakarta menggantikan Tribudi Rahardjo. Selain itu, Jokowo mengangkat Muhammad Nasir sebagai direktur konstruksi, Albert Tara sebagai direktur operasional, dan Tuhiyat sebagai direktur keuangan MRT Jakarta.

Jokowi menjelaskan, pemilihan direksi baru ini sudah melalui proses fit and proper test. Sehingga, keempat pejabat baru MRT Jakarta itu diyakini punya kemampuan dan rekam jejak yang baik. Catur Laswanto, Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi DKI, menambahkan, keempat direksi baru ini merupakan sebuah penyegaran dan darah baru bagi badan usaha milik daerah (BUMD) tersebut.

Sayang, Dono belum mau menjawab soal permintaan Jokowi agar proyek MRT dikebut. "Belum bisa banyak komentar saat ini, mohon bersabar," kata Dono dalam pesan singkatnya kepada KONTAN, Minggu (24/3).

Sekadar informasi, Dono sebelumnya menjabat sebagai Chief Finance Officer PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF). Pria kelahiran tahun 1963 ini juga pernah memangku jabatan Direktur Keuangan PT Bukit Asam (PTBA) dan Direktur Keuangan PT Atlas Resources Tbk.Proyek MRT sempat terkatung-katung. Masalah komposisi utang atas pembiayaan MRT yang berasal dari pinjaman luar negeri menjadi batu sandungannya. Akhirnya, pemerintah pusat sepakat menanggung pembiayaan utang sebesar 51% akan, sisanya menjadi kewajiban pemerintah provinsi DKI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dadan M. Ramdan