KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat kebutuhan impor bahan bakar minyak (BBM) nasional hingga akhir 2025 diperkirakan mencapai 1,4 juta kiloliter (kl). Angka tersebut merupakan akumulasi kebutuhan Pertamina dan badan usaha swasta seperti Shell, BP AKR, dan Vivo.

Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan pemerintah tengah melakukan konsolidasi data impor BBM antara Pertamina dan SPBU swasta. Langkah ini ditempuh agar kebutuhan riil dapat dihitung secara detail, termasuk pembagian porsi impor per badan usaha.

"Data sementara 1,4 juta kiloliter. Jadi ini kan berapa porsi Pertamina, berapa porsi badan usaha. Ini data-datanya itu kita minta detailkan. Karena pemerintah dalam memberikan persetujuan itu sampai dengan akhir tahun kebutuhannya kira-kira berapa," kata Yuliot di Kantor Kementerian ESDM, Jumat (12/9/2025).

NHM Gelar Simulasi Tanggap Darurat Karhutla untuk Perkuat Kesiapsiagaan

Baca Juga: Pertamina Bahas Rencana Pasok BBM Nonsubsidi untuk SPBU Swasta

Menurut Yuliot, seluruh proses impor BBM akan dilakukan melalui satu pintu. Skema ini untuk memastikan tidak ada kekurangan pasokan maupun kendala dalam implementasi di lapangan.

Lebih lanjut, Yuliot menambahkan impor BBM tidak hanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan domestik, tetapi juga terkait komitmen perdagangan Indonesia dengan Amerika Serikat.

“Jadi dengan kebutuhan tadi, ya kan kita juga ada komitmen juga kan. Ini impor dalam rangka pemenuhan, komitmen trade balance kita dengan Amerika. Jadi ini ya kita juga, karena bukan saja ini keinginan pemerintah tetapi ada komitmen kita juga dengan pihak lain,” tegasnya.

Sebelumnya, Yuliot mengungkapkan adanya pergeseran (shifting) konsumsi bahan bakar minyak (BBM) dari jenis subsidi ke non-subsidi sepanjang tahun ini. Pergeseran tersebut tercatat mencapai sekitar 1,4 juta kiloliter (kl).

Yuliot menjelaskan, fenomena ini terjadi setelah penerapan sistem registrasi menggunakan QR Code untuk pembelian Pertalite. Sejumlah konsumen yang tidak memenuhi syarat untuk membeli BBM bersubsidi kemudian beralih menggunakan BBM non-subsidi.

"Terjadi shifting yang tadinya dari subsidi Pertalite itu menjadi non-subsidi. Jadi ini terjadi peningkatan. Menurut hitungan kami itu shifting yang terjadi itu sekitar 1,4 juta kiloliter," kata Yuliot ditemui di Kompleks DPR RI, Rabu (3/9/2025).

Baca Juga: Dirut Pertamina Buka Suara Rencana SPBU Swasta Beli BBM di Pertamina

Lonjakan permintaan ini membuat kebutuhan pasokan BBM non-subsidi meningkat, terutama di SPBU swasta seperti Shell dan BP yang sempat mengalami kekosongan stok. Pemerintah pun tengah menyiapkan mekanisme sinkronisasi impor BBM antara Pertamina dengan badan usaha swasta agar pasokan tetap terjaga.

“Jadi kita sudah mendapatkan, masukkan data, berapa impor dari Pertamina, berapa impor dari badan usaha,” jelasnya.

Data tersebut, kata Yuliot, menjadi acuan agar kebutuhan impor dapat terpenuhi tanpa mengganggu neraca komoditas.

Saat ini, ketahanan stok BBM nasional berada di kisaran 26 hari. Namun, dengan adanya lonjakan permintaan di segmen non-subsidi, Yuliot tidak menutup kemungkinan adanya penyesuaian kuota impor menjelang akhir tahun.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News