KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Rencana pemerintah mengimplementasikan program mandatori biodiesel 50% atau B50 mulai 1 Juli 2026 kembali disorot. Sebab implementasi B50 dinilai tidak hanya sekadar menghitung efisiensi angka impor solar fosil, melainkan harus memperhitungkan potensi penurunan volume ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO).

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet menyatakan, potensi penghematan devisa dari program ini cukup beragam. Pemerintah memproyeksikan penghematan devisa naik menjadi Rp 139,8 triliun pada 2026, sedangkan Kementerian ESDM memperkirakan menyentuh Rp 157,28 triliun. Perbedaan ini terjadi karena B50 baru berjalan pada semester kedua tahun ini.

"Angka Rp 139,8 triliun belum sepenuhnya mencerminkan dampak B50 selama satu tahun operasi penuh. Penghematan devisa umumnya dihitung dari sisi berkurangnya impor solar, padahal ada sisi lain yang juga perlu diperhitungkan, yakni potensi penurunan devisa ekspor CPO karena sebagian pasokan sawit dialihkan untuk kebutuhan biodiesel domestik," ujarnya kepada Kontan.co.id, Kamis (28/5/2026).

BNI Menanggapi Aksi Demonstrasi di Pematang Siantar

Baca Juga: Ekspor Sawit dan Batubara Masih Jadi Andalan, Pemerintah Incar Transparansi Harga

Menurut Yusuf, secara ekonomi makro penurunan impor belum tentu identik dengan penghematan bersih terhadap neraca pembayaran. Meski begitu, dampak terhadap pergerakan nilai tukar rupiah dan stabilitas neraca perdagangan memang cenderung positif.

Menurutnya, pengurangan impor solar secara otomatis bakal menekan kebutuhan pasokan dolar AS untuk membiayai sektor komoditas energi. Hal ini penting mengingat rupiah sudah berada di level Rp 17.800 per dolar AS. 

"Dalam situasi cadangan devisa yang beberapa bulan terakhir juga mengalami penurunan, kebijakan seperti B50 bisa menjadi bantalan untuk mengurangi tekanan di sektor migas yang selama ini menjadi sumber utama defisit perdagangan energi," terangnya.

Yusuf mengingatkan dampak positif tersebut tidak bisa dibaca terlalu sederhana karena Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) memproyeksikan ekspor sawit cenderung stagnan. 

"Defisit migas mengecil, tetapi surplus nonmigas juga berpotensi ikut menurun. Efek akhirnya terhadap rupiah tetap positif, hanya saja kemungkinan tidak sebesar yang sering tergambar dari angka penghematan devisa tadi," tuturnya.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Jangka Pendek BI Meningkat, Waspadai Risiko Outflow Asing

Dari sisi efektivitas, Yusuf menilai program B50 tetap layak dijalankan demi menjaga ketahanan energi nasional. Namun, keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kesiapan ekosistem industri, terutama terkait keberlanjutan modal pendanaan. Pasalnya, sumber dana dari pungutan ekspor CPO terancam menyusut seiring berkurangnya volume komoditas yang dikirim ke luar negeri.

Selain itu, kesiapan kapasitas produksi pabrik biodiesel domestik yang dinilai masih mengalami kekurangan signifikan. Pemerintah memperkirakan butuh lima pabrik baru berkapasitas masing-masing satu juta kiloliter per tahun, tetapi hingga akhir 2025 baru tiga pabrik yang masuk tahap konstruksi. 

"Artinya masih ada kekurangan kapasitas yang cukup signifikan. Di sisi lain, produksi sawit nasional juga sedang menghadapi tantangan stagnasi produktivitas dan tekanan cuaca seperti El Nino. Tambahan kebutuhan dua sampai tiga juta ton CPO untuk B50 tentu bukan angka kecil," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News