KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah masih mengkaji tambahan insentif bagi masyarakat kelas menengah di tengah tekanan daya beli yang berpotensi membatasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga hingga akhir 2026.

Meski konsumsi diperkirakan tetap tumbuh di atas 5%, pemulihannya dinilai belum cukup kuat dan merata.

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan, pemerintah terus mengevaluasi efektivitas insentif yang telah berjalan sekaligus mengkaji peluang memperkuat dukungan bagi kelas menengah.

“Terus mengevaluasi efektivitas berbagai insentif yang telah diberikan sekaligus mengkaji ruang untuk memperkuat dukungan kepada masyarakat termasuk kelas menengah,” ujar Ferry dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (9/10/2026).

Baca Juga: Insentif MBG Jadi Rp2.000 per Porsi, MBG Watch Minta Skema Dihapus

Direktur Strategi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Keuangan Wahyu Utomo mengatakan, pemerintah telah memberikan berbagai dukungan yang juga dinikmati kelompok kelas menengah.

Di antaranya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Industri Padat Karya (KIPK), Kredit Usaha Alsintan, dan Kredit Program Perumahan.

Pemerintah juga memberikan stimulus berupa Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) untuk sektor padat karya dan pariwisata, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) DTP untuk sektor perumahan, serta diskon transportasi.

Dukungan lainnya mencakup insentif bea masuk 0% untuk pemeliharaan dan perbaikan pesawat, plastik, serta LPG, program magang, dan bantuan pangan.

Selain itu, kelas menengah masih menikmati subsidi LPG 3 kilogram, listrik, dan bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite. Menurut Wahyu, efektivitas berbagai program tersebut menjadi salah satu faktor yang menentukan terjaganya daya beli masyarakat.

Namun, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai pemerintah perlu memastikan insentif benar-benar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani sebelumnya mendorong dukungan fiskal maupun nonfiskal yang lebih tepat sasaran, terutama melalui perpajakan, transportasi, dan perumahan.

Baca Juga: Ketegangan Timur Tengah Tekan Wall Street, S&P 500 dan Dow Jones Melemah

Shinta menilai, kendala administrasi dan pelaksanaan membuat sejumlah insentif belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat maupun dunia usaha.

Karena itu, persoalannya bukan hanya menambah insentif baru, melainkan juga memperbaiki implementasi program yang sudah tersedia.

Dorongan tersebut sejalan dengan kondisi konsumsi rumah tangga yang masih menghadapi tekanan.

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,16% secara tahunan atau year on year (yoy) pada kuartal III-2026, sedikit lebih tinggi dibandingkan realisasi kuartal II-2026 sebesar 5,06% yoy.

Meski demikian, sejumlah indikator menunjukkan kemampuan belanja masyarakat belum pulih sepenuhnya.