KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani masih optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan bisa kembali positif. Proyeksi tersebut tentu sudah mempertimbangkan segala risiko serta mulai pulihnya perekonomian global di 2021 setelah pandemi korona mereda.

"Dengan asumsi tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksi berkisar 4,5%-5,5% dengan tingkat inflasi antara 2,0%-4,0%," katanya saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2021 ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Selasa (12/5).

Baca Juga: Ekonomi diramal membaik di kuartal IV 2020, ini kata ekonom Eric Sugandi

Berdasarkan dari KEM-PPKF, motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional tahun depan masih ditopang dari sektor konsumsi. Selain itu baru menyusul sektor investasi dan ekspor impor yang sepanjang tahun ini diproyeksi tidak optimal.

Baca Juga: Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun depan dinilai terlalu optimistis

Adapun konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) tahun depan 2021 diperkirakan tumbuh di kisaran 4,1% sampai 4,9% seiring dengan peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja yang lebih baik dari tahun ini.

Sementara, konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh pada kisaran 2,5% sampai 3,5%. Kebijakan konsumsi pemerintah tahun depan bakal mengoptimalkan belanja yang bernilai (value for money) yang bisa menjadi stimulus perekonomian nasional.  Untuk itu pemerintah bakal mengoptimalkan belanja operasional, termasuk kebijakan inovatif seperti penerapan work from home (WFH) dan open space ruangan kerja.

Sedangkan stimulus yang diberikan pada tahun ini diharapkan bisa membuat investasi tumbuh sekitar 6%-7,1% tahun depan.  Proyeksi ini, ditetapkan dengan asumsi bahwa penerapan RUU Omnibus Law Perpajakan dan Cipta Kerja sudah mulai berjalan. Untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sendiri, pemerintah memproyeksi bisa naik level 6,0% sampai 7,1%.

Begitu juga untuk perdagangan internasional tahun depan bisa tumbuh 3,5% - 5,1% untuk ekspor dan 4,4% - 5,9% di kegiatan impor. Khusus impor, diarahkan untuk memenuhi bahan baku dan barang modal di dalam negeri.

Yusuf Rendy Manilet, ekonom CORE mengingatkan bahwa asumsi tersebut bisa jadi sia-sia jika rencana pelonggaran PSBB oleh pemerintah tak berhasil.  

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Markus Sumartomjon