JAKARTA. Penggunaan BBM bersubsidi yang semakin meningkat membuat BPH Migas mengumpulkan para pemasok  BBM bersubsidi. Saat ini ada 30 badan usaha yang menjadi pemasok BBM bersubsidi.

Termasuk pemasok yang menjadi pemenang tender Penugasan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (P3JBT) dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) seperti Pertamina, AKR Corporindo, dan Surya Parna Niaga. Selain itu juga ada Petro Energi Nusantara, Inti Migas, Petronas dan Pertamina Patra Niaga.

Andy Noorsaman Someng, Ketua BPH Migas mengatakan pembagian volume jenis BBM 48 juta KL terdiri dari 32, 46 juta KL untuk premium, 900 ribu KL untuk minyak tanah (Kerosin), serta 14,64 juta KL untuk solar masih saja kurang setiap tahun. Melalui pertemuan ini diharapkan pasokan yang sudah dijatah jangan sampai melebihi kuota yang ditetapkan.

"Pertemuan ini hanya sebagai forum diskusi saja, mendengar keluhan para badan usaha tentang penyaluran BBM subsidi di lapangan. Karena cadangan buffer stock BBM subsidi itu tidak ada," kata Andy, Selasa (22/4).

Padahal meski BPH Migas bertugas sebagai pengawas, jika tidak ada buffer stock maka Indonesia akan selalu kekurangan BBM dan bisa mengganggu ketahanan energi. "Cadangan ini nanti konsepnya ada di pemerintah dan kewajibannya ada di badan usaha misalnya cadangan penyangga pemerintah 30 hari, badan usaha 15 hari, " katanya.

Andy bilang, BPH Migas sudah melakukan segala cara untuk menekan konsumsi BBM subsidi mulai dari penetapan BBM Non Tunai, RFID, hingga pembatasan subsidi untuk mobil murah LCGC. Sampai-sampai BPH Migas sendiri kewalahan menjalankan program pengawasan tersebut. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Hendra Gunawan