KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Konsumsi pemerintah pada kuartal II-2020 ini tumbuh negatif 6,90% yoy. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), kontraksi konsumsi pemerintah disebabkan oleh penurunan realisasi belanja barang dan jasa dan belanja pegawai. 

"Jadi realisasi belanja barang dan jasa turun 22,17% yoy dan belanja pegawai juga menurun 10,64% yoy," ucap Kepala BPS Suhariyanto, Rabu (5/8) via video conference. 

Suhariyanto mengatakan, kontraksi belanja barang dan jasa utamanya dipengaruhi oleh penundaan dan pembatalan kegiatan Kementerian dan Lembaga (K/L) sejak pertengahan Maret 2020 akibat pandemi Covid-19. "Jadi pandemi ini tidak memungkinkan diselenggarakannya berbagai kegiatan. Baik perjalanan, meeting tatap muka, dan lain-lain," tambah Suhariyanto. 

Baca Juga: BPS ungkap sejumlah indikator perbaikan ekonomi di kuartal III-2020, apa saja?

Sementara itu, realisasi belanja pegawai pada kuartal II-2020 yang turun disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) pada tahun 2020, yaitu kepada pejabat negara, pejabat eselon I dan II, dan pejabat lainnya yang setara tidak mendapat THR.

Selain itu, ada juga pengurangan cakupan komponen THR, yakni tidak memasukkan komponen tunjangan kinerja. Pun dengan kebijakan pemberian gaji ke-13 yang diundur ke Agustus 2020 turut mengurangi realisasi belanja pegawai. 

Baca Juga: Ekonomi minus 5,32% tak jadi hambatan penguatan IHSG

Kabar baiknya, BPS melihat kalau konsumsi pemerintah untuk bantuan sosial (bansos) masih naik 55,87% yoy. Kata Suhariyanto, ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan sosial. Akibat inipun, BPS mencatat konsumsi pemerintah pada kuartal II-2020 bila dibandingkan dengan kuartal I-2020 tercatat meningkat 22,32% qtq dan menjadi satu-satunya sektor yang tumbuh positif. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .