KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Migrasi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke Pertalite berpotensi membuat kuota volume tahun ini jebol.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengungkapkan, volume konsumsi tahun ini bisa saja menebus 30 juta kiloliter (kl). Jumlah ini melebihi kuota tahun ini yang sebesar 23,05 juta kl.

Komaidi menjelaskan, rerata konsumsi tahunan Pertalite mencapai 22 juta kl. Adapun, pemerintah telah menetapkan Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) menggantikan Premium. Dengan kondisi tersebut, ada potensi migrasi konsumsi dari masyarakat yang sebelumnya menggunakan Premium.

Baca Juga: Cukup Besar, Subsidi BBM Tiap Mobil Capai Rp 19,2 Juta, Motor Rp 3,7 Juta Per Tahun

"(Konsumsi) Premium antara 6 juta kl sampai 8 juta kl. Jadi kalau ditambah 22 juta kl, sudah di kisaran 28 juta kl sampai 30 juta kl," terang Komaidi dalam Economic Challenges, Selasa malam (12/7).

Komaidi melanjutkan, di saat bersamaan Indonesia dihadapkan pada tantangan kondisi fiskal. Untuk itu memang perlu dilakukan pembatasan pembelian demi menjaga kuota tak jebol di akhir tahun nanti.

Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Saleh Abdurrahman mengungkapkan jika tidak ada tambahan subsidi maupun kompensasi maka langkah pengetatan pembelian harus dilakukan.

"Prognosa kita (konsumsi) di atas 25 juta kl dan jika tidak ada penambahan volume dari pemerintah maka solusinya adalah pengetatan," jelas Saleh dalam kesempatan yang sama.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkapkan, shifting atau peralihan konsumsi pasti terjadi. Pihaknya pun juga terus melakukan perhitungan untuk mengukur berapa besar perpindahan konsumsi yang terjadi.

Baca Juga: Demi Kuota Subsidi Tak Jebol, Penyaluran BBM Subsidi Mesti Dibatasi

"Jadi ini kemudian harus dilakukan pengaturan yang lebih lanjut agar perpindahan tetap terkendali," terang Nicke.

Nicke menilai, dengan pengendalian yang tepat maka tidak seluruh konsumen akan beralih ke BBM subsidi. Jika seluruh masyarakat beralih ke BBM subsidi maka potensi tambahan beban untuk negara bisa timbul.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Handoyo .