KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kuota BBM RON 90 alias Pertalite berpotensi jebol akibat tren konsumsi yang masih tinggi.

Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengungkapkan, saat ini kebijakan pembatasan pembelian BBM subsidi baru berlaku untuk solar subsidi atau Jenis BBM Tertentu (JBT). Tapi, kondisi berbeda terjadi untuk Pertalite dimana belum ada aturan yang membatasi pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) ini.

Ketentuan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014. Untuk itulah, saat ini pemerintah tengah melakukan revisi beleid ini. Dalam revisi ini nantinya akan diatur terkait pembelian Pertalite serta pengaturan ulang untuk pembelian Solar subsidi. 

"Dengan tren saat ini, kuota Pertalite akan habis sekitar Oktober, solar (subsidi) habis Oktober-November," ungkap Saleh kepada Kontan.co.id, Minggu (14/8).

Baca Juga: Anggota DPR Ini Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Kerek Harga BBM Subsidi

Asal tahu saja, untuk tahun ini pemerintah menetapkan kuota Pertalite sebesar 23,05 juta kl dan kuota solar mencapai 14,91 juta kl. Sebelumnya, Kementerian ESDM bersama Komisi VII DPR RI telah menyepakati adanya penambahan kuota sebesar 5 juta kl untuk Pertalite dan 2,29 juta kl untuk solar subsidi. 

Kendati demikian, penambahan kuota ini belum terealisasi. Menanggapi hal ini, Saleh mengungkapkan, pihaknya optimistis penambahan kuota akan dilakukan.

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengungkapkan, saat ini stok nasional BBM solar mencapai 19 hari dan Pertalite di level 17 hari. Menurut dia, saat ini stok BBM subsidi masih berada di level aman. Kendati demikian, penyaluran BBM subsidi pun kian mendekati kuota yang ditetapkan.

"Pertalite hingga Juli sudah tersalurkan 16,8 juta kl dari kuota 23 juta kl," terang Irto. Dengan demikian, realisasi konsumsi Pertalite mencapai 72,88% dari kuota yang ditetapkan.

Baca Juga: BBM Subsidi Langka di Sejumlah SPBU? Ini Penjelasan Pertamina

Sementara itu, penyaluran solar subsidi mencapai 9,9 juta kl dari kuota sebesar 14,9 juta kl. Realisasi ini setara 66,44% dari kuota yang ditetapkan. Irto memastikan, saat ini pihaknya masih menanti implementasi Revisi Perpres 191/2014 yang tengah digodok pemerintah.

Sebelumnya, pada Juli 2022 lalu Pertamina menyampaikan harga keekonomian untuk Pertalite dan Solar subsidi jauh lebih tinggi ketimbang harga jual. Per Juli 2022, untuk Solar CN-48 atau Biosolar (B30), dijual dengan harga Rp 5.150 per liter, padahal harga keekonomiannya mencapai Rp 18.150. Jadi untuk setiap liter solar, pemerintah membayar subsidi Rp 13.000.

Adapun, harga jual masih tetap Rp 7.650 per liter, sedangkan harga pasar saat ini adalah Rp 17.200. Sehingga untuk setiap liter Pertalite yang dibayar oleh masyarakat, Pemerintah mensubsidi Rp 9.550 per liternya. Demikian juga untuk LPG PSO, dimana sejak 2007 belum ada kenaikan, harganya masih Rp 4.250 per kilogram, dimana harga pasar Rp 15.698 per kg. Jadi subsidi dari pemerintah adalah 11.448 per kilo.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Wahyu T.Rahmawati