KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wacana pengendalian penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite dan BBM bersubsidi mengemuka belakangan. Beberapa pihak mengusulkan agar Pertalite dan solar subsidi dibatasi penggunanya.

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto misalnya, yang meminta agar mobil mewah dilarang menggunakan Pertalite dan solar bersubsidi.

“Agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran dan dapat dinikmati secara penuh bagi masyarakat luas yang membutuhkan,” terang Mulyanto yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) saat dihubungi Kontan.co.id Senin (30/5).

Usulan pengendalian juga sempat disampaikan oleh Dewan Energi Nasional (DEN). Masukan DEN,  Pertalite sebaiknya hanya dijual untuk kendaraan sepeda motor dan angkutan barang/jasa.

Sebelumnya, konsumsi Pertalite di masyarakat sempat melonjak. Dalam Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi VII pada April 2022 lalu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa realisasi penyaluran solar di Januari-Maret 2022 over quota 9,5%, sementara realisasi penyaluran Pertalite di Januari-Maret 2022 over quota 14%. 

Baca Juga: Pembelian Pertalite dan Solar Bakal Pakai MyPertamina, Ini Alasannya

Konsumsi Pertalite yang melebihi kuota memunculkan dugaan pada sejumlah pihak akan adanya migrasi dari  BBM kadar oktan atau research octane (RON) 92 jenis Pertamax ke Pertalite. Maklum, belakangan selisih harga antar keduanya melebar seiring harga minyak dunia yang mendaki. 

Sejumlah badan usaha termasuk Pertamina memang sempat memutuskan untuk menetapkan kenaikan harga pada produk BBM di kelas research octane (RON) 92 yang memang notabenenya bukan merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) maupun Jenis BBM Tertentu (JBT) atau BBM bersubsidi.

Produk dengan RON 92 seperti Pertamax masuk ke dalam kategori Jenis BBM Umum (JBU), BBM jenis ini tidak mendapat subsidi ataupun dana kompensasi dari pemerintah. Berbeda dengan JBU, harga Pertalite dan solar bersubsidi masih dijaga oleh pemerintah agar tidak naik.

Menyikapi lonjakan konsumsi Pertalite dan solar subsidi, Menteri ESDM dan Komisi VII DPR telah menyepakati penambahan kuota Pertalite dan Solar untuk tahun ini dalam Raker April 2022 lalu.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengaku sepakat bahwa Pertalite dan solar subsidi semestinya tidak dinikmati oleh ‘orang kaya’. Meski begitu, ia menilai bahwa opsi pembatasan kriteria pembeli Pertalite di lapangan kurang efektif dan perlu dikaji ulang. 

Hal ini lantaran agak sulit membedakan pembeli kurang mampu yang memang pantas dan berhak membeli Pertalite dan BBM bersubsidi dengan  pembeli kaya. 

Editor: Herlina Kartika Dewi