KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang mencapai 5,06% year on year (yoy) pada kuartal II 2026 dinilai belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan daya beli masyarakat secara merata.

Di balik kenaikan tersebut, terdapat indikasi bahwa konsumsi lebih banyak didorong oleh kelompok masyarakat berpendapatan tinggi.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan hal itu tercermin dari menurunnya porsi pendapatan masyarakat yang dialokasikan untuk konsumsi.

Berdasarkan Survei Konsumen Bank Indonesia, rata-rata proporsi pendapatan yang digunakan masyarakat untuk konsumsi turun dari sekitar 75,4% pada periode yang sama tahun lalu menjadi sekitar 73% pada Juni 2026.

Baca Juga: KADIN: Kepastian Berusaha Perlu Langkah Nyata, Tak Cukup Pernyataan Kondusif

"Data tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan konsumsi pada kuartal II-2026 perlu dibaca lebih dalam. Ini mengindikasikan bahwa perbaikan konsumsi belum terjadi secara merata di seluruh kelompok pendapatan," ujar Yusuf kepada Kontan, Kamis (6/8).

Menurutnya, ketika kecenderungan rata-rata masyarakat untuk mengonsumsi menurun tetapi konsumsi agregat tetap meningkat, tambahan belanja kemungkinan berasal dari rumah tangga berpendapatan lebih tinggi yang memiliki nilai pengeluaran jauh lebih besar.

Sementara itu, kelas menengah justru cenderung menahan konsumsi non-esensial karena ruang belanjanya semakin terbatas. 

Yusuf mengingatkan, pola tersebut perlu diwaspadai karena dapat menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi. Konsumsi yang terkonsentrasi pada kelompok berpendapatan tinggi memiliki efek pengganda (multiplier effect) yang lebih rendah terhadap perekonomian karena tambahan pendapatan lebih banyak disimpan atau dialihkan ke aset. 

Baca Juga: Ada Usulan Tambahan Anggaran, Berapa Besaran Defisit RAPBN 2027?

Sebaliknya, pelemahan konsumsi kelas menengah berpotensi mengurangi permintaan domestik, menekan aktivitas usaha, serta memperlambat penciptaan lapangan kerja.

Ia menjelaskan, tekanan terhadap kelas menengah terutama berasal dari kenaikan biaya hidup yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan riil.

"Kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, serta inflasi pangan membuat rumah tangga kelas menengah harus mengalokasikan lebih banyak pendapatan untuk kebutuhan dasar seperti makanan, transportasi, dan cicilan. Akibatnya, ruang untuk belanja sekunder seperti rekreasi, elektronik, dan pakaian semakin terbatas," jelasnya.

Kondisi tersebut, lanjut Yusuf, diperparah oleh pasar tenaga kerja yang belum cukup kuat. Upah riil pekerja kelas menengah cenderung stagnan, sementara penciptaan lapangan kerja formal berkualitas masih terbatas.

Akibatnya, banyak pekerja bergantung pada sektor informal atau pekerjaan tambahan untuk menjaga pendapatan, di tengah beban cicilan rumah, kendaraan, dan kredit konsumsi yang tetap berjalan.

Baca Juga: MRT Jakarta Rekayasa Lalu Lintas Proyek Fase 2A CP203 Mulai 10 Agustus 2026

Selain itu, kelas menengah juga berada pada posisi yang relatif rentan karena tidak banyak memperoleh perlindungan seperti kelompok berpendapatan rendah, tetapi tetap menghadapi kenaikan biaya hidup dan berbagai tekanan ekonomi.

Ketidakpastian global juga mendorong rumah tangga lebih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya dengan meningkatkan tabungan sebagai langkah antisipasi terhadap risiko ke depan.

Untuk mengembalikan daya beli kelas menengah, Yusuf menilai pemerintah tidak cukup hanya mengandalkan stimulus jangka pendek.

Menurutnya, pemerintah perlu memperluas ruang pendapatan rumah tangga melalui insentif pajak yang lebih tepat sasaran, meringankan beban cicilan melalui skema refinancing atau subsidi bunga, serta menjaga stabilitas harga pangan dan energi.

Dalam jangka panjang, ia menekankan pentingnya penciptaan lapangan kerja formal yang lebih banyak dengan produktivitas dan tingkat upah yang lebih tinggi.

Yusuf menilai peningkatan keterampilan tenaga kerja, dukungan bagi industri padat karya terampil, serta perluasan perlindungan sosial bagi kelompok lower middle class atau kelas menengah bawah, juga penting agar masyarakat tidak mudah turun kelas.

“Jika kondisi kelas menengah terus melemah, dampaknya bukan hanya pada konsumsi rumah tangga, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Indonesia karena konsumsi domestik selama ini menjadi salah satu penopang utama ekonomi," pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News