JAKARTA. Beberapa perusahaan jasa minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki kontrak kerja dengan PT Total E&P Indonesie, tidak mencemaskan ketidakjelasan perpanjangan kontrak Total E&P di Blok Mahakam pasca 2017 mendatang. Pasalnya, kalaupun operator Blok Mahakam berpindahtangan maka kontrak yang sudah ada mestinya harus dihormati.Presiden Direktur PT Logindo Samudramakmur Tbk, Eddy K. Logam, berharap, pemerintah secepatnya mengambil keputusan soal Blok Mahakam, sehingga masa transisi pengelolaan blok itu dapat berjalan mulus dengan mempertimbangkan kepentingan kontraktor penyedia jasa di blok kaya gas itu. "Dengan begitu, pihak kontraktor penyedia jasa dan lainnya tetap dapat bekerja dengan baik," imbuh dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.Kendati belum ada kepastian soal perpanjangan kontrak Total E&P pasca 2017, Eddy optimistis, berakhirnya kontrak Blok Mahakam pasca 2017 diyakini tidak akan berpengaruh buruk ke penyedia jasa. Ia berharap, masa transisi dari Total E&P ke calon operator berikutnya, akan berjalan dengan lancar.Ia bilang, apabila ada operator baru di Blok Mahakam, kapal-kapal jasa penunjang industri migas milik Logindo akan tetap diperlukan untuk menjalankan operasional di Blok Mahakam. "Jika Pertamina, kami akan sangat gembira karena Pertamina sekarang adalah klien terbesar kedua bagi kami," ujarnya.Hal yang terpenting bagi Eddy, adalah Logindo tetap bisa menjaga kualitas layanan sehingga bisa terus melayani klien dengan baik. Logindo memiliki beberapa kontrak dengan Total E&P di Blok Mahakam. Namun Eddy enggan membeberkan rincian kontrak jasa di Blok Mahakam yang dimiliki Logindo.Perusahaan marine support lainnya, PT Indo Straits Tbk (PTIS), juga memiliki kontrak kerja dengan Total E&P di Blok Mahakam. Direktur Operasi Indo Straits, Sutina, mengatakan, perusahaan itu terbilang baru mendapatkan kontrak dari perusahaan migas, yakni dari Total E&P dengan nilai US$ 490.000.Kata dia, kontrak antara PTIS dengan Total E&P itu untuk pekerjaan jasa pengerukan (dredging) dan pengangkutan (lifting) di Kalimantan Timur yang dimulai sejak 16 Juni 2014 lalu. Saat ini, ada 18 unit kapal milik PTIS yang melayani kegiatan operasi Total E&P di Blok Mahakam. PTIS optimistis, Total E&P akan mendapatkan kontrak perpanjangan selama lima tahun pasca berakhirnya kontrak pada 2017 dari pemerintah.Namun, dia menjelaskan, jika kontrak Total E&P tak diperpanjang pasca 2017 mendatang dan pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada perusahaan lain, ia yakin PTIS tidak akan kehilangan kontraknya untuk pekerjaan di blok tersebut. "Kalau Pertamina yang dapat Blok Mahakam, tentu tidak akan cari orang lain," ungkap dia.Sementara itu, Presiden Direktur PT Cakra Daya Energy, Muhammad Syuhada, juga mengaku, tidak khawatir jika kontrak bagi hasil Total E&P dengan Pemerintah berakhir pada tahun 2017 nanti. Sebab, pemerintah harus menghormati kontrak-kontrak jasa pendukung migas yang sudah ada meskipun ada operator baru Blok Mahakam. "Jadi kontrak kami tidak diputus begitu saja," jelas dia.Sebab, baginya, pemilik Blok Mahakam adalah negara Indonesia. Sebagian besar kontrak migas itu dengan negara. Karena itu, ia yakin operator Blok Mahakam yang berikutnya, mempertahankan kontrak yang sudah ada. Saat ini, menurut Muhammad, Cakra Daya memiliki kontrak selama lima tahun dengan Total E&P untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur migas di Blok Mahakam. Kontrak berlangsung sejak 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Kontraktor Blok Mahakam ingin bertahan
JAKARTA. Beberapa perusahaan jasa minyak dan gas bumi (migas) yang memiliki kontrak kerja dengan PT Total E&P Indonesie, tidak mencemaskan ketidakjelasan perpanjangan kontrak Total E&P di Blok Mahakam pasca 2017 mendatang. Pasalnya, kalaupun operator Blok Mahakam berpindahtangan maka kontrak yang sudah ada mestinya harus dihormati.Presiden Direktur PT Logindo Samudramakmur Tbk, Eddy K. Logam, berharap, pemerintah secepatnya mengambil keputusan soal Blok Mahakam, sehingga masa transisi pengelolaan blok itu dapat berjalan mulus dengan mempertimbangkan kepentingan kontraktor penyedia jasa di blok kaya gas itu. "Dengan begitu, pihak kontraktor penyedia jasa dan lainnya tetap dapat bekerja dengan baik," imbuh dia kepada KONTAN, akhir pekan lalu.Kendati belum ada kepastian soal perpanjangan kontrak Total E&P pasca 2017, Eddy optimistis, berakhirnya kontrak Blok Mahakam pasca 2017 diyakini tidak akan berpengaruh buruk ke penyedia jasa. Ia berharap, masa transisi dari Total E&P ke calon operator berikutnya, akan berjalan dengan lancar.Ia bilang, apabila ada operator baru di Blok Mahakam, kapal-kapal jasa penunjang industri migas milik Logindo akan tetap diperlukan untuk menjalankan operasional di Blok Mahakam. "Jika Pertamina, kami akan sangat gembira karena Pertamina sekarang adalah klien terbesar kedua bagi kami," ujarnya.Hal yang terpenting bagi Eddy, adalah Logindo tetap bisa menjaga kualitas layanan sehingga bisa terus melayani klien dengan baik. Logindo memiliki beberapa kontrak dengan Total E&P di Blok Mahakam. Namun Eddy enggan membeberkan rincian kontrak jasa di Blok Mahakam yang dimiliki Logindo.Perusahaan marine support lainnya, PT Indo Straits Tbk (PTIS), juga memiliki kontrak kerja dengan Total E&P di Blok Mahakam. Direktur Operasi Indo Straits, Sutina, mengatakan, perusahaan itu terbilang baru mendapatkan kontrak dari perusahaan migas, yakni dari Total E&P dengan nilai US$ 490.000.Kata dia, kontrak antara PTIS dengan Total E&P itu untuk pekerjaan jasa pengerukan (dredging) dan pengangkutan (lifting) di Kalimantan Timur yang dimulai sejak 16 Juni 2014 lalu. Saat ini, ada 18 unit kapal milik PTIS yang melayani kegiatan operasi Total E&P di Blok Mahakam. PTIS optimistis, Total E&P akan mendapatkan kontrak perpanjangan selama lima tahun pasca berakhirnya kontrak pada 2017 dari pemerintah.Namun, dia menjelaskan, jika kontrak Total E&P tak diperpanjang pasca 2017 mendatang dan pengelolaan Blok Mahakam diserahkan kepada perusahaan lain, ia yakin PTIS tidak akan kehilangan kontraknya untuk pekerjaan di blok tersebut. "Kalau Pertamina yang dapat Blok Mahakam, tentu tidak akan cari orang lain," ungkap dia.Sementara itu, Presiden Direktur PT Cakra Daya Energy, Muhammad Syuhada, juga mengaku, tidak khawatir jika kontrak bagi hasil Total E&P dengan Pemerintah berakhir pada tahun 2017 nanti. Sebab, pemerintah harus menghormati kontrak-kontrak jasa pendukung migas yang sudah ada meskipun ada operator baru Blok Mahakam. "Jadi kontrak kami tidak diputus begitu saja," jelas dia.Sebab, baginya, pemilik Blok Mahakam adalah negara Indonesia. Sebagian besar kontrak migas itu dengan negara. Karena itu, ia yakin operator Blok Mahakam yang berikutnya, mempertahankan kontrak yang sudah ada. Saat ini, menurut Muhammad, Cakra Daya memiliki kontrak selama lima tahun dengan Total E&P untuk pekerjaan pembangunan infrastruktur migas di Blok Mahakam. Kontrak berlangsung sejak 2014.Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
