JAKARTA. Pembangunan kereta ringan atau ligt rail transit (LRT) di Jakarta dan Palembang ditargetkan tetap berjalan sesuai target. Sebab, progres pembangunan oleh kontraktor sejauh ini masih sesuai rencana. Namun, kontraktor menanti kucuran pendanaan untuk merampungkan proyek LRT tepat waktu.

Agus Karianto, General Manager LRT PT Adhi Karya menyampaikan, progres LRT Jabodebek lintas pelayanan sudah sesuai target, diantaranya Cibubur-Cawang 30,2%, Cawang-Bekasi 14,6%, Cawang-Dukuh Atas 2,5%, atau secara keseluruhan sudah mencapai 15,5%. Pembangunan itu telah menelan dana sebesar Rp 3,5 triliun.

Tahun ini, Adhi Karya masih menargetkan mampu menyelesaikan 45% pembangunannya. "Saat ini progress masih sesuai rencana on schedulue," ujar Agus, Rabu (7/6).

Muhammad Choliq, Presiden Direktur Waskita Karya menyatakan, progres pembangunan LRT Palembang sudah 45%. Pengerjaan itu diklaim lebih cepat dari target pembangunan. Ia bilang, pada Desember 2017 pembangunan LRT Palembang diperkirakan selesai atau lebih cepat dari target awal yakni Maret 2018.

Untuk pembayaraan pendanaan yang dilakukan saat ini Waskita Karya masih mengharapkan kekurangan dana bisa dikucurkan pada tahun depan, yakni sebesar Rp 10 triliun. "Sesuai dengan kontrak, pada tahap pertama kami baru diberikan dana sebesar Rp 1 triliun sisanya masih akan tahun depan," jelas Choliq.

Sementara, Budi Noviantoro, Direktur Logistik dan Pengembangan PT Kereta Api Indonesia (KAI) menyebut, pembiayaan LRT Jabodebek masih menunggu surat dari Kementerian Keuangan (Kemkeu).

Ia bilang, KAI perlu penugasan dari Kemenkeu bahwa pendanaan LRT Jabodebek menggunakan dana BUMN untuk pembangunan sarana dan prasarana. Surat itu akan menjadi modal KAI untuk menjadi salah satu syarat mendapatkan sindikasi dari perbankan.

Adapun, dana PMN KAI untuk LRT Jabodebek akan menunggu persetujuan dari Komisi VI terlebih dahulu. Pasalnya perubahan alokasi dana PMN sebesar Rp 2 triliun tahun 2015 yang diperuntukan untuk proyek kereta di Trans Sumatra dialihkan penggunaannya ke LRT Jabodebek, harus melalui persetujuan Komisi VI. Nah, pada APBN-P 2017 nanti akan mulai dialokasikan dana PMN untuk PT KAI sebesar Rp 3,6 triliun.

Dengan modal dana dari PMN itu, KAI berharap bisa menambah ekuitas untuk mendapatkan pinjaman sindikasi dari perbankan. Budi bilang, untuk pencairan pinjaman dari perbankan, nantinya akan sesuai jumlah dana per progres pembangunan infrastruktur.

"Kalau syarat-syarat sudah lengkap kami berharap maksimal Agustus atau September sudah bisa kontrak (sindikasi) dengan perbankan. Agar per Oktober sudah bisa bayar Adhi Karya sebagai kontraktor," jelasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Dupla Kartini