KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kontribusi belanja negara terhadap produk domestik bruto (PDB) di kuartal I 2022 ini diperkirakan masih kecil. Salah satunya lantaran realisasi belanja pada periode tersebut lebih rendah dari periode sama 2021.

Kementerian Keuangan melaporkan, realisasi belanja negara hingga akhir Maret tahun ini mencapai Rp 490,63 triliun, atau setara 18,1% terhadap pagu APBN TA 2022 yang sebesar Rp 2.708,7 triliun. Jumlah tersebut turun 6,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 523,04 triliun.

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, turunnya realisasi belanja di kuartal I 2022 disebabkan beberapa pos belanja pemerintah yang mengalami penurunan. Artinya, dampak mulitiplier atau kontribusi dari realisasi belanja minim ke perekonomian.

“Misalnya pada belanja modal, pos belanja ini merupakan pos belanja investasi yang dilakukan oleh pemerintah, artinya jika realisasinya lebih rendah, maka realisasi investasi juga menjadi lebih lambat,” kata Yusuf saat dihubungi Kontan.co.id, Rabu (20/4).

Baca Juga: Sering Dikritik Soal Utang, Begini Jawaban Sri Mulyani

Menurutnya, jika realisasi investasi lambat, maka permintaan barang seperti semen, besi dan baja juga otomatis akan menjadi lebih lambat.

Meskipun belanja modal pada kuartal I 2022 tumbuh positif yakni Rp 18,7 triliun, naik 9,63% dari periode sama tahun lalu sebesar Rp 16,9 triliun, Yusuf terus mendorong pemerintah agar tetap konsisten merealisasikan belanja ini.

Kemudian, Yusuf juga menyoroti Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Meskipun realisasinya meningkat, tetapi jika dilihat dari realisasi belanja APBD, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Hal ini dikonfirmasi dari adanya simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan yang masih mengalami peningkatan. Padahal dana TKDD ini seharusnya dapat digunakan oleh pemda sebagai dana untuk mendukung proses pemulihan ekonomi di daerah.

Lebih lanjut, untuk mendorong realisasi belanja dengan cepat di awal tahun, Yusuf menyarankan agar pemerintah mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di pemda, yang berfungsi untuk memastikan anggaran bisa tereksekusi secara cepat dan tepat.

Baca Juga: Ada Surplus Anggaran pada Kuartal I, Ini Catatan dari Sri Mulyani

“Agar TAPD dan OPD bisa mengeksekusi belanja ini dengan lebih baik maka koordinasi dengan pemerintah pusat dan daerah menjadi penting untuk dilakukan,” jelasnya.

Yusuf bilang, pemerintah pusat juga harus lebih cepat dalam menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) dan juga Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) terutama untuk anggaran transfer ke daerah dengan lebih cepat sehingga TPD/OPD, bisa segera menerbitkan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Yusuf memperkirakan, pertumbuhan belanja pemerintah di awal tahun akan berada di kisaran 1,4%- 1,7% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Artinya, Yusuf menduga, akan ada peluang realisasi belanja negara tidak terserap penuh di akhir tahun ini. Jika tren penurunan belanja negara terus berlanjut,  maka secara otomatis juga mengurangi dorongan belanja negara terhadap PDB di sepanjang tahun ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Editor: Noverius Laoli